Baca Juga :

• Berburu Sambal Khas Banyuwangi di Hongkong, Saat Lapar dan Rindu Tanah Kelahiran
• Pimpinan dan Anggota DPRD Banyuwangi Disuntik Vaksin Dosis Kedua
• Empat Penjarah Toko Emas Ditetapkan Tersangka dan Ditahan
• LAN Ajak Kolaborasi, PCNU Banyuwangi Dukung Penuh Gerakan Anti Narkoba
• Arus Balik Hari Raya Nyepi, Penumpang Kapal Padati Pelabuhan Ketapang

"Ada deadline, hasil usulan dari teman-teman LSM maksimal satu minggu. Deadline untuk mengembalikan sampai bulan April," tegasnya.

Senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto menyatakan penolakan pemberhentian THL mendeadline Pemkab menarik kembali THL yang dirumahkan.

"Jika tidak kami akan mengambil langkah-langkah sesuai konstitusi, termasuk kami akan menjajaki Pansus atau interpelasi, nanti kita lihat. Pokoknya kami semua DPR mendukung supaya THL dikembalikan pada 1 April,” ucapnya.

Koordinator LSM Peduli Pemecatan THL, Amrullah meminta kejelasan dan ketegasan dari badan kepegawaian daerah. Bahkan pihaknya mengancam jika dalam kurun waktu satu minggu tidak ada kepastian mengenai nasib THL yang diberhentikan tersebut, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.

"Oleh sebab itu kami mendesak eksekutif mempekerjakan kembali THL yang dipecat. Jika dalam kurun waktu seminggu tidak dikembalikan, kami akan menempuh jalur hukum. Kami juga akan menyiapkan seratus pengacara untuk mengawal," lontarnya.

Sementara Kepala BKD Banyuwangi, Nafiul Huda enggan beekomentar banyak mengenai persoalan ini. Tuntutan dari LSM, kata Huda, akan disampaikan kepada sekretaris daerah untuk dilanjutkan kepada Bupati Banyuwangi.

"Sehingga nantinya akan diambil kebijakan yang pasti. Dan saya yakin, nanti keputusan Ibu Bupati pasti akan mengayomi semua pihak," tegasnya. (fat)