DPRD Banyuwangi Audiensi dengan Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM, Ini HasilnyaDPRD Banyuwangi

DPRD Banyuwangi Audiensi dengan Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM, Ini Hasilnya

Audiensi DPRD dengan mahasiswa Banyuwangi di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi. (Foto: Fattahur)

KabarBanyuwangi.co.id - DPRD Banyuwangi menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi, menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M. Ali Mahrus menjelaskan, ada beberapa poin yang disampaikan mahasiswa soal kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

"Poin penting yang disampaikan, mereka menolak kenaikan harga BBM didasari dari beberapa analis serta kajian yang sudah dilakukan mereka,” jelas Mahrus usai audiensi, Senin (12/9/2022).

Baca Juga :

“Kami memahami kajian itu perlu kita teruskan sampai ke tingkat pusat sebagai bentuk komitmen kita untuk menyuarakan aspirasi masyarakat," imbuhnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan, mahasiswa meminta dewan ikut mengawal aspirasi mahasiswa agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

"Mereka juga meminta tanda tangan pimpinan dewan untuk bisa melanjutkan aspirasi sampai ke tingkat pusat," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Mahasiswa, M. Haddad Alwi mengungkapkan tuntutan utama dan substansial dari PMII adalah menolak kenaikan harga BBM dan menuntut kebijakan kenaikan BBM itu dibatalkan.

"Mengingat, bahwa situasi dan kondisi yang disampaikan pemerintah hari ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang pertama, harga minyak bumi telah turun sedangkan BBM masih naik. Nah, ini yang perlu disesuaikan," katanya.

Mahasiswa meminta legislatif sebagai penyambung lidah rakyat untuk mengawal dan meneruskan aspirasi dari masyarakat tersebut.

"Anggota dewan kami beri jangka waktu 3x24 jam, apabila tuntutan kami tidak diindahkan dan tidak diteruskan, kami akan melakukan aksi susulan dengan membawa massa yang lebih banyak," tegasnya.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah ataupun dewan segera membentuk pansus untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas. "Serta membentuk Pansus pengawasan dan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU," imbuhnya. (fat)