DPRD Banyuwangi Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati TA 2021DPRD Banyuwangi


DPRD Banyuwangi Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati TA 2021

Keterangan Gambar : Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi dewan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021. (Foto: Istimewa)

KabarBanyuwangi.co.id - DPRD Banyuwangi memberikan catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021. Itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (20/4/2022) kemarin malam.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD I Made Cahyana Negara. Hadir pula Bupati Banyuwangi,Ipuk Fiestiandani,Wakil Bupati, H.Sugirah,Sekretaris Daerah,Mujiono beserta jajaran.

Made mengatakan, Bupati telah menyampaikan LKPJ akhir tahun 2021 ke DPRD 21 Maret 2022. Selanjutnya sebagaimana regulasi yang berlaku, DPRD berkewajiban untuk membahas dan mengkaji selama 30 hari  terhadap LKPJ tersebut. "Dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan DPRD dalam bentuk rekomendasi terhadap  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan," jelasnya.

Baca Juga :

Rekomendasi dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, M.Ali Mahrus, yang menurutnya bahwa beberapa program kegiatan ada yang belum tercapai di tahun 2021, karena imbas pandemi Covid-19 dan penerapan PPKM.

Dari 4 indikator tujuan, 2 diantaranya masih belum memenuhi target, yakni pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan. Termasuk 4 dari 17 indikator sasaran juga masih kurang, yaitu pertumbuhan PDRB sektor unggulan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Gini dan persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial.

"Kedepan harus ada kebijakan super prioritas terhadap indikator tujuan maupun indikator sasaran agar kedua indikator tersebut mampu mencapai target yang ditetapkan," tegasnya.

Rekomendasi lainnya soal pendapatan daerah berdasar dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 3,181 triliun atau sebesar 105,53 persen dari target. Tapi ada beberapa yang kurang yaitu, retribusi daerah seperti retribusi pasar, retribusi parkir dan lainnya.

"Sehingga dewan merekomendasikan agar eksekutif melakukan evaluasi secara komprehensif. Harus ada terobosan inovasi baru dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam memenej pendapatan daerah serta mendorong kinerja SKPD agar benar-benar lebih cermat, teliti dan professional," jelasnya.

“Perlu pembentukan Perda baru tentang pajak dan retribusi daerah disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," tambahnya.

Sementara Belanja Daerah berdasarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp. 3,093 triliun atau 93,33 persen. “Capaian kinerja belanja yang demikian perlu kami apresiasi walau kurang optimal dan perlu kita dorong terus agar kinerja belanja daerah secara kualitas terus meningkat," kata Mahrus.

Mahrus menambahkan, rekomendasi ini disampaikan sebagai bentuk rasa ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Banyuwangi. (fat)