Baca Juga :

• Lupa Matikan Kompor, Dua Bangunan di Kalibaru Dilahap Si Jago Merah
• Phobia Jarum Suntik, Sejumlah Napi Meringis Ketakutan Saat Divaksinasi
• Tahap Awal Sasar 11.500 Anak, Banyuwangi Genjot Vaksinasi Pelajar
• Dewan Ingatkan Penegak Disiplin PPKM Darurat Menggunakan Cara Humanis dan Tak Arogan
• Inkubasi Cetak Ratusan Pengusaha Muda Banyuwangi Dimulai, Dimentori BI sampai Gojek

Rapat paripurna berlangsung secara virtual dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono didampingi Ali Machrus, serta diikuti anggotan dewan lintas fraksi.

Sementara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas beserta jajarannya mengikuti rapat dari Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kamis (22/07/2021) kemarin.

Dalam nota pengantar Raperda RPJMD tahun 2021-2026, Bupati Ipuk menyampaikan, RPJMD Banyuwangi merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD provinsi dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Oleh karena itu Bupati Ipuk berharap kepada anggota dewan menyampaikan kritik konstruktif dalam penyempurnaan Raperda RPJMD ini.

Menurutnya, RPJMD ini nantinya menjadi pedoman dalam memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan Banyuwangi dalam lima tahun kedepan.

“Visi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi visi pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkannya, yaitu, Banyuwangi yang semakain maju, sejahtera dan berkah," ujar Ipuk.

Guna memudahkan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan, maka misi Kepala Daerah dilakukan penyesuaian menjadi misi pembangunan daerah dengan tidak menghilangkan makna dan substansi misi Kepala Daerah sebagai janji politik saat Pilkada.

Selanjutnya mengenai nota penjelasan Raperda perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Umum, istri mantan Bupati Abdullah Azwar Anas ini mengatakan, dalam penyusunan Raperda yang diatur adalah penambahan obyek retribusi di bidang mikrobiologi pada laboratorium kesehatan daerah Banyuwangi.

Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Dan perubahan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

"Sementara untuk nota pengantar Raperda perubahan Perda tentang perangkat desa, ada beberapa ketentuan yang dihapus dan diubah," ungkapnya.

Sedangkan dalam nota pengantar Raperda pencabutan Perda tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan didasarkan atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang telah mengamanatkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa maupun kelurahan akan diatur dengan Peraturan Bupati. (fat)