1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terus dilakukan secara keroyokan dan gotong royong melibatkan banyak pihak.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergotong royong membantu warga miskin dengan cara menjadi "orang tua asuh" mereka melalui gerakan “ASN Berbagi”.
Dalam gerakan ini, setiap ASN
ditentukan akan mengasuh sejumlah keluarga miskin yang terdaftar dalam data by
name by address.
Bupati Ipuk juga menyerahkan
bantuan ASN Berbagi kepada keluarga Ibu Hariani, di sela kegiatan Bupati
Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Desa Telemung, Kecamatan Kalipuro, Rabu
(31/1/2024).
“Ini adalah bagian dari upaya
menggugah kepedulian ASN terhadap masalah sosial yang ada di sekitarnya. Kita
ajak mereka turun untuk berempati kepada warga miskin dan membantu
penanganannya,’’ kata Ipuk.
Dalam gerakan ini setiap pekan
ASN membawa bahan makanan lauk pauk untuk diserahkan kepada warga miskin yang
diasuhnya. Misalnya, minggu pertama membawa telur, minggu kedua membawa daging
ayam, dan seterusnya.
Gerakan ASN Berbagi ini merupakan
lanjutan dari gerakan Hari Belanja yang rutin dilakukan oleh ribuan ASN hingga
pegawai BUMN/swasta di Banyuwangi yang bergulir sejak tahun 2021, di setiap
tanggal cantik tiap bulannya.
Menurut Ipuk, penanganan
kemiskinan harus dilakukan secara holistik. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh
pemerintah, melainkan harus melibatkan banyak pihak termasuk para ASN.
“Jumlah ASN di Banyuwangi sangat
besar. Dengan melibatkan mereka, kami optimistis Banyuwangi bisa menurunkan
kemiskinan di tahun 2024. Tentunya keterlibatkan pihak lainnya juga sangat kami
harapkan,” ungkap Ipuk.
Angka kemiskinan Banyuwangi
sendiri saat ini tercatat 7,34 persen. Ini adalah angka kemiskinan terendah
dalam sejarah Banyuwangi.
Dalam program ASN Berbagi, para
ASN juga diwajibkan untuk memonitor kondisi keluarga yang diasuh.
Misalnya bagaimana kondisi mereka
apakah sebatangkara, bagaimana kondisi kesehatannya, apakah ada anak usia
sekolah yang putus sekolah, apakah sudah menerima bantuan rutin dari
pemerintah, bagaimana kondisi rumahnya, dan sebagainya. Ini juga wajib jadi
perhatian.
“Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi para ASN wajib melaporkan hasil kunjungannya melalui aplikasi Smart Kampung. Semua data warga yang diasuhnya ada di Smart Kampung," kata Ipuk. (humas/kab/bwi)
