Harapan Dewan Untuk Gugus Tugas Reforma AgrariaDPRD Banyuwangi

Harapan Dewan Untuk Gugus Tugas Reforma Agraria

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara. (Foto: Fattahur/Dok)

KabarBanyuwangi.co.id - DPRD Banyuwangi mengharapkan Gugus Tugas Reforma Agraria berperan aktif dalam mempercepat penyelesaian konflik pertanahan di daerah.

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara mengatakan, Gugus Tugas Reforma Agraria dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa konflik tanah dalam rangka, konsolidasi baik dari sisi sosial, aturan maupun historis.

Baca Juga :

"Gugus Tugas Reforma Agraria yang sudah dibentuk ini kita maksimalkan dalam rangka menyelesaikan persoalan sengketa tanah atau konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi," ujar Made usai mengikuti rapat koordinasi dengan eksekutif dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Senin (14/3/2022).

Setidaknya ada tujuh tujuan reforma agraria. Pertama yakni mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Kedua adalah menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga yaitu memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Keempat adalah meningkatkan ketahanan pangan, kelima yakni menyelesaikan konflik agraria, keenam adalah untuk memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, dan yang ketujuh bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

Di Banyuwangi, menurut Made, masih ada beberapa persoalan terkait pertanahan yang hingga kini belum selesai. "Ini yang harus segera diselesaikan," kata Made.

Terkait persoalan tanah ini, masih menurut Made, negara sebenarnya telah membuat aturan dan tinggal memaksimalkan secara bersama-bersama.

"Ada eksekutif, BPN, tokoh masyarakat, hingga akademisi, bersama-sama menyelesaikan persoalan sengketa tanah, meluruskan, menegaskan,” jelas Made.

“Kalau memang hak masyarakat ya kembalikan kepada masyarakat, kalau hak perusahaan ya kembalikan kepada perusahaan, regulasinya sudah tegas," pungkas politisi dari PDI Perjuangan ini. (fat)