Imbas Perpanjangan PPKM, Pelaku Wisata Mejerit, Tak Sanggup Bayar ListrikPokdarwis Banyuwangi


Imbas Perpanjangan PPKM, Pelaku Wisata Mejerit, Tak Sanggup Bayar Listrik

Keterangan Gambar : Wahana wisata alam De Djawatan Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi. (Foto: Sandy/Doc)

KabarBanyuwangi.co.id - Kebijakan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 2 Agustus 2021, membuat beberapa pengelola pariwisata di Banyuwangi, mulai menjerit.

Kondisi tersebut diperparah dengan penutupan seluruh destinasi wisata selama penerapan PPKM level 4 yang hingga saat ini belum ada kelonggaran, bagi pengelola wisata.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Banyuwangi, Abdul Azis yang juga pengelola Grand New Watudodol (GWD) mengatakan, pelaku wisata di Banyuwangi saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.

Baca Juga :

Saat ini mereka mulai kesulitan dalam melakukan pembiayaan perawatan berbagai macam wahana, serta pembiayaan, bayar listrik secara rutin setiap bulan yang tidak boleh ditunda.

"Yang menjadi kendala kami adalah perawatan yang kami lakukan, karena selama tidak beroperasi tidak ada pemasukan sama sekali, ditambah lagi biaya listik rutin yang harus kami bayar," ungkap Abdul Azis, Rabu (28/7/2021).

Ungkapan senada juga disampikan Bagus Joko, pengelola De Djawatan Banyuwangi. Saat ini, beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta warung - warung kecil yang dikelola mangkrak, dampak dari penutupan wahana wisata.


Pantai Pulau Merah, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. (Foto: Sandy/doc)

Melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap agar pemerintah bisa memberikan kelonggaran kepada para pelaku wisata. Pokdarwis Banyuwangi berharap kepada pemerintah agar seluruh destinasi bisa segera beroperasi kembali.

"Mayoritas yang mengeluh adalah pengelola wisata alam yang dikelola secara mandiri,” kata Bagus Joko.

“Dalam kondisi seperti ini kami berharap ada kelonggaran dari pemerintah, salah satunya adalah untuk pembiayaan listrik, dan bantuan sosial, utamanya bagi para karyawan yang mayoritas adalah warga sekitar destinasi," imbuhnya.

Joko Bagus menambahkan, jika diberikan kelonggaran, pihaknya akan selalu siap mematuhi semua aturan dari pemerintah, termasuk penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat sekalipun. 

"Karena selama lebih dari sebulan terakhir praktis kami tidak ada pemasukan, akibat semua destinasi wisata ditutup total imbas PPKM darurat," pungkasnya. (san)