1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Menjelang Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri biasanya terjadi peningkatan harga utamanya kebutuhan bahan pokok. Sebagai upaya antisipasi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan stok dan stabilitas harga terjaga.
“Selama Ramadan sejumlah bahan pangan berpotensi mengalami kenaikan harga. Karena itu harus ada langkah-langkah dalam menjaga stok dan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah,” kata Ipuk, Selasa (10/2/2026).
Ipuk mengatakan, salah satu
upayanya dengan melaksanakan intervensi sejak dini. Menurutnya Pemkab
Banyuwangi bersama TPID harus secara konsisten melaksanakan strategi
pengendalian inflasi yang berfokus pada 4K yakni Keterjangkauan Harga,
Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Ipuk meminta OPD teknis
kolaborasi dengan stakeholder terkait. Di antaranya Dinas Koperasi UMKM dan
Perdagangan harus melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) secara masif bersama
Bulog, Perpadi, dan BI Jember, untuk menjaga keterjangkauan harga.
Selain itu juga mengoptimalisasi
97 Toko Pengendali Inflasi Banyuwangi (Top Si Wangi).
“Pelaksanaan pasar murah bisa
menjaga keterjangkauan daya beli serta memangkas jalur distribusi, dengan
mendatangkan barang langsung dari produsen atau Bulog ke konsumen. Sehingga
masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau,” kata Ipuk.
Selain itu, untuk menjamin
ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan
terhadap ketersediaan bahan pangan khususnya daging dan telur ayam ras Untuk
mencegah eskalasi harga yang lebih tinggi saat Ramadan.
“Dispertapang harus melakukan
pengamanan stok dan pemantauan populasi (Hulu). Kita harus memastikan bahwa
surplus produksi yang tercatat dalam Neraca Pangan tetap terjaga di tingkat
peternak lokal,” paparnya.
Ipuk juga telah menggelar rakor
High Level Meeting (HLM) untuk memastikan stok dan stabilitas harga pangan
terjaga, Jumat (30/1/2026).
Rakor ini diikuti Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda Banyuwangi, Kepala Bulog Dwiana Puspitasari, perwakilan BPS dan KPPN, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, dan sejumlah stakeholder sebagai pelaksana teknis kebijakan TPID. (*)
