1
Anggota Komisi V DPR RI, Sumail Abdullah saat meninjau aktivitas di Pelabuhan Perikanan PT. Pasifik Masami Indonesia. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id - Investasi pengembangan pelabuhan perikanan di Banyuwangi diharapkan dapat memberi manfaat untuk nelayan dan pelaku industri perikanan serta pemerintah.
"Keberadaan pelabuhan untuk pendaratan kapal ikan diharapkan banyak memberi manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, utamanya di sektor perikanan," kata Anggota Komisi V DPR RI, Sumail Abdullah saat meninjau aktivitas di Pelabuhan Perikanan PT. Pasifik Masami Indonesia di Jl. Raya Banyuwangi-Situbondo, Banyuwangi, Selasa (21/2/2023).
Sumail mengapresiasi adanya investor lokal yang sudah
melakukan pembangunan pelabuhan untuk daerahnya.
"Kita harus dukung bersama, tetapi ada hal-hal kecil
yang sifatnya perlu koordinasi, saya kira tinggal dikomunikasikan saja,"
ujarnya.
"Berikutnya yang terpenting adalah kaitannya dengan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti itu harus masuk ke negara,"
tambahnya.
Dia menilai keberadaan pelabuhan perikanan ini
menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena akan menyerap banyak tenaga kerja
dan pendaratan ikan akan terkonsentrasi.
"Begitu banyak kapal ikan yang sandar disini kan ada
multiplier effect-nya," tegasnya.
Sumail menambahkan, pemerintah mendukung sektor
investasi, sepanjang investor mentaati prosedur dan regulasinya.
"Memang kan saat ini negara mengundang siapapun
untuk berinvestasi di Indonesia, terlebih ada pengusaha lokal, sehingga kita
harus dukung bersama," kata dia.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan PT. Pasifik
Masami Indonesia, Rudi mengungkapkan pembangunan pelabuhan menghabiskan biaya
sekitar Rp. 400 miliar.
Dermaga swasta ini mampu menampung kurang lebih 14 kapal
secara bersamaan. "Kalau pemaksimalan bisa 18 kapal," kata Rudi.
Semua hasil tangkapan bisa di daratkan di pelabuhan yang
bisa menampung kapal 100 GT sampai 200 GT. "Kalau kapal dengan GT kecil
kita gratiskan," lanjutnya.
Dia menambahkan, seluruh kapal yang sandar di pelabuhan
ini bisa mengurus izin layar secara online, bisa pula melalui instansi terpadu.
Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
Tanjungwangi, Banyuwangi, Syamsurizal menyebutkan, pelabuhan khusus perikanan
ini kewenangannya langsung pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Wewenang di KKP bukan di kami, kami tidak masuk ke sana.
Kita di terminal yang untuk kepentingan sendiri baru ke kami. Tapi kalau
melayani perikanan di KKP, Syahbandarnya juga Syahbandar perikanan,"
katanya. (fat)
