Baca Juga :

• Dekatkan Layanan, Pemkab Banyuwangi Tambah Mobil Samsat Keliling
• Komisi III DPRD Banyuwangi Minta Eksekutif Lebih Inovatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah
• TPS 3R Banyuwangi Sukses Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif Untuk Industri
• Dana Transfer Dari Pusat Berkurang, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Minta Eksekutif Kurangi Acara Seremonial
• Aktivitas Operasional PT BSI di Petak 78 Gunung Manis Tersendat, Perhutani Buka Suara

Disitu PT BSI secara sportif melaksanakan seluruh hasil kesepakatan bersama. Di antaranya, melibatkan warga anggota KTH Tambak Agung, sebagai tenaga porter dan melanjutkan program pavingisasi.

Dalam hearing, awalnya Tri Tresno Sukowono alias Suko, yang mengaku sebagai Ketua KTH Tambak Agung, sempat menuding bahwa PT BSI telah menyerobot atau melakukan aktivitas pertambangan dilahan mereka. PT BSI juga disebut tidak pernah melakukan koordinasi dengan warga sekitar perusahaan.

Namun, ujungnya semua itu terbantahkan. Karena setiap kegiatan PT BSI, senantiasa dilakukan sosialisasi dan musyawarah. Termasuk saat melakukan aktivitas pertambahan di petak 73 C dan 73 D, yang turut diklaim sebagai wilayah KTH Tambak Agung.

"Kami rasa sudah cukup pembuktiannya. Itu kan sudah ada kesepakatan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo usai memimpin hearing.

Hearing ini dihadiri oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP), serta SKPD terkait. Termasuk Forpimka Pesanggaran, Pemerintah Desa Sumberagung dan Kepala Desa (Kades) Pesanggaran, Sukirno.

KSS Hukum, Keamanan, dan Komper KPH Banyuwangi Selatan, Didik Nurcahyo, menegaskan, petak 73 C dan 73 D yang dipersoalkan Suko Cs, bukan termasuk wilayah KTH Tambak Agung. Dia juga menyampaikan bahwa wilayah KTH Tambak Agung, bukan seluas 700, 67 hektar.

“Wilayah KTH Tambak Agung itu seluas 83,49 hektar saja. Dan KTH ini untuk kegiatan pertanian di kawasan hutan, misalnya kayak tumpang sari,” jelasnya.

Didik membeberkan bahwa petak 73 C dan 73 D merupakan wilayah IPPKH yang berada dibawah pengelolaan PT BSI. Dan IPPKH tersebut telah terbit sejak era PT Indo Multi Niaga (PT IMN). Sedang SK KTH Tambak Agung, baru sekitar tahun 2019.

Dikonfirmasi terpisah, Kades Pesanggaran, Sukirno, menyampaikan bahwa petak 73 C dan 73 D, tidak masuk dalam wilayah administrasi Desa Pesanggaran. Namun, masuk wilayah Desa Sumberagung. Tak berhenti disitu, Sukirno juga menyebut bahwa Ketua KTH Tambak Agung, saat ini adalah Suroto. Alias bukan Suko.

“Dari hasil rapat anggota, sudah diputuskan Pak Suko diberhentikan dan anggota mengangkat ketua baru, Pak Suroto, Sekretarisnya Pak Mundir. Legalitas hukumnya sudah ada sampai notaris,” ungkap Sukirno.

Sementara itu, Suko bersikukuh dirinya masih Ketua KTH Tambak Agung yang sah. Dia juga meyakini jika wilayah KTH Tambak Agung, sesuai pengajuan yang dilakukan secara bertahap luasannya lebih dari 83,49 hektar.

Sedang terkait kabar maraknya praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di petak 73 C, 73 D, petak 78 serta disejumlah titik diarea IPPKH PT BSI, di wilayah Kecamatan Pesanggaran, Suko mengaku tidak tahu.

“Ya kalau soal tambang rakyat saya kurang begitu tahu ya, kurang begitu menguasai itu karena masyarakat sekitar sana. Jadi saya tidak mengurusi persoalan itu,” cetusnya. (fat)