Baca Juga :

• Mengenal Ijen Golden Route Banyuwangi, Destinasi Hidden Gem Seputar Kaki Gunung Ijen
• Ibu di Banyuwangi Kubur Bayinya yang Baru Dilahirkan di Belakang Rumah
• Bersama Lembaga Amerika Serikat, Banyuwangi Latih Guru SLB Fisioterapi Anak Berkebutuhan Khusus
• Wujudkan Pesantren Aman, Pemkab Banyuwangi Siap Dampingi Pengurusan PBG dan SLF
• Festival Literasi Using, Bupati Ipuk: Upaya Nyata Melestarikan Bahasa Daerah

Pada KUA-PPAS APBD 2026 telah disepakati bahwa APBD Banyuwangi sebesar Rp 3,4 triliun. Namun di tengah perjalanan dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat berkurang Rp. 665 miliar.

"Maka KUA-PPAS APBD 2026 yang kemarin tidak berlaku sehingga butuh penyesuaian," kata Marifatul Kamila, Jumat (31/10/2025).

Dalam rapat kerja, lanjut Rifa, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana penyesuaian anggaran yang dilakukan SKPD mitra kerja karena efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi dan menganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kita sarankan pemangkasan anggaran pada program program yang tidak prioritas dan sejatinya efisiensi anggaran itu bertujuan untuk menekan pengeluaran yang tidak produktif," ucapnya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja juga diminta untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur produktif yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Efisiensi anggaran perlu dilakukan melalui integrasi program daerah dengan program nasional agar penggunaan APBD lebih efektif," kata Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, Selasa (4/11/2025).

Patemo berujar, belanja modal perlu dioptimalkan dan belanja operasional dijalankan secara efisien, dengan fokus pada kegiatan yang produktif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pihaknya mendorong DPU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) menggunakan anggaran yang ada secara maksimal untuk program prioritas pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Kami harap DPU CKPP meninjau kembali seluruh proyek yang direncanakan dan memprioritaskan proyek yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo. (Foto: Istimewa)

Komisi IV juga meminta agar Dinas PU Pengairan fokus pada pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi, optimalisasi embung, dan memastikan anggaran dialokasikan untuk program yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan mendukung ketahanan pangan.

"Penanganan banjir di kawasan perkotaan maupun wilayah lainnya juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah di  tahun 2026, dengan melakukan normalisasi saluran sungai dan drainase serta melakukan penataan sistem pembuangan air yang lebih baik," pintanya.

Selanjutnya, politisi PDIP asal Kecamatan Bangorejo ini juga berharap agar persoalan sampah segera dituntaskan, agar tidak ada lagi keluhan masyarakat khususnya terkait dengan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA).

Komisi IV minta eksekutif memprioritaskan perbaikan ruang kelas dan pemeliharaan gedung sekolah agar dapat mewujudkan sekolah yang sehat dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar.

"Kita minta Badan Anggaran maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah memfasilitasi dinas penghasil PAD mitra kerja dengan mengkaji usulan dan memenuhi kebutuhan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam menggali penerimaan daerah," imbuhnya. (fat)