1
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah. (Foto: Fattahur/Dok)
KabarBanyuwangi.co.id – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan program-program prioritas yang menyentuh masyarakat meski dana transfer berkurang.
Dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Banyuwangi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dipangkas sekitar Rp 665 miliar sebagai dampak dari kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Meski ada pemangkasan sebesar 20-30 persen atau
sekitar Rp 665 miliar kami meminta eksekutif tetap memperhatikan program yang
benar-benar prioritas, khususnya yang menyentuh masyarakat," ujar Ni'mah
kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
Meski menghadapi pengurangan anggaran, Ni'mah berharap
agar eksekutif tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan,
efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta
eksekutif meningkatkann alokasi belanja modal dalam struktur APBD Banyuwangi.
Ia menyebutkan bahwa sesuai amanat Permendagri, belanja
modal idealnya mendekati 40 persen dari total APBD. Namun, realisasi tahun 2025
di Banyuwangi masih jauh di bawah angka tersebut.
"Pada tahun 2025 belanja modal hanya 12,5 persen,
dan naik menjadi 22,5 persen di PAK. Harapan kami tahun depan bisa lebih
meningkat karena belanja modal itu yang berpihak kepada masyarakat, membiayai
fasilitas publik," jelasnya.
Ia juga meminta eksekutif mengurangi kegiatan seremonial
dan hiburan yang dinilai kurang berdampak. Tujuannya agar dana daerah dapat
difokuskan pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
"Kita tidak anti festival, tapi asas efektivitas dan
efisiensi harus dikedepankan. Yang penting sekarang masyarakat bisa makan, bisa
hidup layak, itu sudah sangat berarti," tuturnya. (fat)
