Baca Juga :

• Angkasa Pura Salurkan CSR untuk Pengembangan Pariwisata Desa Adat Kemiren Banyuwangi
• Ibu Kandung di Banyuwangi Kubur Bayi Ditetapkan Tersangka, Polisi Tunggu Hasil Autopsi
• Banyuwangi Gelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi
• Bupati Ipuk Raih Penghargaan Pembina Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur Tahun 2025
• Nenek di Banyuwangi Tewas Tersengat Aliran Listrik yang Disambar Petir

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu pasca adanya insiden di kawasan tersebut pada Senin (3/11/2025) lalu. Sejumlah oknum yang disinyalir sebagai penambang tidak resmi, menghentikan aktivitas operasional PT BSI secara terang-terangan.

Wahyu memastikan bahwa secara legalitas, pemegang izin resmi pengelolaan Petak 78, Gunung Manis, adalah PT BSI. "Prioritas dari Menteri Kehutanan itu PT BSI yang berhak menambang di situ," tegasnya.

Menanggapi kemunculan istilah ‘tambang rakyat’ di kawasan Petak 78, Gunung Manis, Wahyu memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak mengantongi perizinan resmi dari pihak berwenang.

Menurutnya, jika aktivitas penambangan tersebut benar-benar berizin, seharusnya pihak Perhutani KPH Banyuwangi Selatan sebagai pengelola kawasan hutan sebelumnya, ikut mendapat tembusan surat izin resmi.

“Jadi, kalau tambang rakyat itu di dalam kawasan hutan (hutan negara), itu menurut kami, itu justru yang ilegal,” tandasnya.

Fenomena ini tidak hanya berpotensi merugikan PT BSI sebagai pelaku investasi. Namun juga mencoreng citra positif iklim investasi di Bumi Blambangan.

Terlebih kondisi tersebut terjadi saat Presiden RI, Prabowo Subianto, sedang getol mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan rasa aman dan mendukung kondusivitas iklim investasi guna percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)