Baca Juga :

• Satlantas Polresta Banyuwangi Kirim Ribuan Surat Tilang Kepada Pelanggar Via Pos
• Ketua IJTI Banyuwangi Peringatkan Ancaman Hoaks di Era Posh Truth Ganggu Stabilitas Sosial
• Koordinasi dengan BP2MI, Pemkab Banyuwangi Bantu Kepulangan Warganya yang Dikabarkan Meninggal di Kamboja
• Seorang Nenek di Banyuwangi Jadi Korban Gendam, Gelang Emas 8 Juta Raib
• Bupati Ipuk Lantik Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 6 Bulan Tak Ada Perkembangan Siap-siap Diganti

"Dengan transaksi non-tunai, kami bisa meminimalisir penyalahgunaan uang dan meningkatkan pengawasan keuangan yang dilakukan warga binaan," ujarnya.

Mukaffi menjelaskan, penggunaan rekening dibatasi, warga binaan hanya dapat melakukan transaksi di kantin dan koperasi Lapas, serta untuk keperluan tertentu.

Selain itu termasuk difungsikan untuk pembayaran premi bagi napi yang menghasilkan produk bernilai ekonomis.

“Warga binaan hanya dapat menggunakan dana untuk belanja di kantin Lapas dan menerima transfer dari keluarga. Mereka tidak bisa melakukan transfer keluar kecuali untuk keperluan pembelanjaan di koperasi,” terangnya.

Mukaffi menegaskan, warga binaan hanya mendapat nomor rekening dan kartu ATM, sedangkan buku tabungan disimpan oleh pihak Lapas. “Buku tabungan akan kami serahkan ketika warga binaan yang bersangkutan telah bebas,” sambungnya.

Pengawasan sistem baru ini akan dilaksanakan dengan maksimal. Lapas secara intensif melakukan koordinasi dengan Polresta Banyuwangi dan Bank untuk mencegah dan mendeteksi adanya transaksi mencurigakan pada rekening warga binaan.

“Tentu kami akan melakukan pengawasan yang sangat ketat untuk menutup celah penyalahgunaan rekening,” tegasnya.

Menurut Mukaffi, kebijakan ini sejalan dengan instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk memberantas pungli dan meningkatkan transparansi keuangan di lingkungan Lapas.

“Kami telah menegaskan bahwa setiap layanan yang kami berikan kepada warga binaan tidak dipungut biaya alias gratis,” tandasnya. (red)