1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan pentingnya pelibatan kaum perempuan dalam pencegahan penyebaran paham ekstremisme di tengah masyarakat. Hal ini menyusul semakin banyaknya kaum perempuan yang terlibat di garda depan aksi ekstremisme.
Ipuk menyampaikan hal tersebut dalam forum “open mic” bertema “Solidaritas
Makassar: Suara Perempuan Indonesia Melawan Ekstremisme Kekerasan” yang digelar
secara virtual, Sabtu (3/4/2021). Acara yang diinisiasi NGO Aman Indonesia dan
didukung berbagai NGO lainnya itu juga diisi oleh Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati; Country
Representative The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Ruby Kholifah,
dan sejumlah aktivis serta tokoh perempuan se-Indonesia.
“Kita melihat beberapa fenomena penting yang membuat kita harus benar-benar
menuangkan perhatian terkait posisi perempuan dalam ekstremisme, dalam
terorisme,” ujar Ipuk.
Bupati Ipuk menyebut ada tren pelibatan perempuan dalam ekstremisme semakin
besar. Jika dulu kaum perempuan hanya bertindak pasif dalam tindakan
ekstremisme, atau hanya bersifat dukungan kepada suami dalam menjalankan
tindakan-tindakan ekstrem kekerasan.
Tapi, kata Ipuk, sejak beberapa tahun terakhir ada pergeseran. Kaum ibu
menjadi penggalang dana, merekrut kader baru, dan bahkan sudah menjadi pelaku
secara langsung. “Perempuan mengambil peran di garda depan tindakan terorisme.
Kita takut itu dipahami sebagai bentuk kesetaraan gender, bahwa perempuan juga
bisa diandalkan dalam terorisme,” papar Ipuk.
Sejumlah kasus terorisme di Indonesia mengindikasikan hal itu. Mulai bom
gereja di Surabaya (2018), bom di Sibolga (2019), bom di Makassar 28 Maret
2021, dan penyerangan area Mabes Polri semuanya melibatkan kaum perempuan di
garda terdepan.
“Transfer ajaran radikalisme ke anak-anak juga bisa dimulai dari ibu. Ini
harus benar-benar kita perhatikan. Kaum perempuan harus dilibatkan dalam
pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Perspektif gender harus masuk dalam
kerja-kerja penanggulangan terorisme,” ujar bupati perempuan yang baru dilantik
pada 26 Februari lalu itu.
Di Banyuwangi, lanjut Ipuk, pihaknya akan mengonsolidasikan PKK yang
mempunyai jaringan hingga RT untuk terlibat dalam pendidikan anti radikalisme
sejak dini dari keluarga.
“Kemudian kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan untuk
bareng-bareng dalam gerakan melawan ekstremisme ini,” tuturnya.
Dia menambahkan, untuk program bupati berkantor di desa yang rutin
dijalankan setiap pekan, juga bakal menjadi sarana konsolidasi gerakan mencegah
ekstremisme.
“Kami juga menyiapkan program pemberdayaan keluarga berbasis Dasa Wisma,
pemberdayaan skala kecil 10-20 rumah tangga, yang diberdayakan dari sisi
ekonomi dengan pemanfaatan lahan pekarangan, pendidikan dengan memantau
anak-anak usia sekolah, kesehatan dengan deteksi awal penyakit, dan lingkungan
dengann pemilahan sampah,” jelasnya.
“Saya sekarang jadi terpikir untuk menambahkan soal pencegahan ekstremisme
dalam gerakan pemberdayaan keluarga berbasis dasawisma tersebut,” imbuhnya.
Ipuk optimistis, dengan berbagai program pemberdayaan, kaum perempuan lebih berdaya, lebih mandiri, lebih peka lingkungan, dan lebih terlibat di ruang-ruang publik.
“Saya yakin, sangat yakin, semakin perempuan terlibat aktif di ruang
publik, dia semakin inklusif karena berinteraksi dengan banyak perspektif, dan
dengan sendirinya itu mengikis ekstremisme, mengikis radikalisme dan
paham-paham yang eksklusif,” ujarnya. (Humas/kab/bwi)
