(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Kabupaten Banyuwangi bersiap
memasuki musim tanam pada bulan April 2021. Berdasar hitungan pemerintah, stok
benih dan pupuk subsidi dipastikan aman untuk mencukupi kebutuhan petani.
“Insya Allah pemerintah sudah siap. Kami pas rapat kemarin
diminta oleh Ibu Bupati untuk mengecek semuanya jelang musim tanam April. Stok
pupuk kita aman sesuai alokasi, cukup untuk musim tanam April-September.
Kebutuhan benih juga mencukupi,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Banyuwangi Arief Setyawan, Jumat (2/4/2021).
Terkait benih, Arief memastikan saat ini stok benih di
Banyuwangi cukup melimpah. Ketersediaan benih padi mencapai 15 ribu ton,
sementara kebutuhan untuk musim tanam April hanya 4.206 ton.
“Benih jagung dan kedelai juga aman. Ketersediaan benih
jagung kita 3.500 ton, kebutuhannya 863 ton. Benih kedelai stoknya 280 ton,
kebutuhannya 274 ton,” urai Arief.
Arief menambahkan, pada tahun 2021 ini, Banyuwangi tidak
hanya mendapatkan tambahan jumlah pupuk bersubsidi, namun kuota petani penerima
pupuk bersubsidi juga meningkat.
Pada tahun ini, bebernya, Banyuwangi mendapatkan penambahan
alokasi pupuk subsidi dari pemerintah. Seperti subsidi urea meningkat menjadi
59.511 ton, dari tahun lalu yang hanya 49.335 ton.
Pupuk jenis SP36 juga meningkat dari 6.041 ton menjadi
14.662 ton, dan ZA dari 14.923 ton menjadi 20.548 ton. "Tahun ini ada
peningkatan kuota. Kita dapat tambahan hampir rata-rata 11 ribu ton," kata
Arief.
Di Banyuwangi sendiri total petani yang diusulkan melalui
e-RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sebanyak 113.895 orang. Dari jumlah
tersebut, yang sudah lolos verifikasi oleh Kementan dan pihak bank BUMN
sebanyak 78.749 orang. Sisanya yang sebanyak 35.146 orang masih dalam proses
perbaikan data.
"Kuota penerimanya meningkat dari tahun lalu.
Alhamdulillah. Pupuk bersubsidi juga sudah mulai diserap petani sesuai data
e-RDKK," kata dia.
Arief menjelaskan, dalam penyaluran pupuk bersubsidi tahun
ini, pemerintah melakukan pengawasan yang ketat. Misalnya, aturan bahwa setiap
nama petani hanya berhak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi maksimal untuk dua
hektar lahannya.
"Jadi pemerintah pusat telah mengatur. Misal kalau dia
punya lima hektar, ya jatah subsidinya hanya untuk dua hektar saja. Selebihnya
silakan beli non subsidi," ujar Arief.
Pengawasan ini, kata Arief, melibatkan Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL). Mereka yang akan mengawasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di
lapangan.
"Secara umum kondisi alokasi pupuk 2021 mampu
mencukupi kebutuhan petani yang telah tercamtum di e-RDKK. Pupuk sudah mulai
diserap," katanya.
Pemkab Banyuwangi sendiri, kata Arief, terus mendorong para
petani agar lebih mandiri, tidak bergantung pada pupuk bersubsidi. Salah
satunya, pemkab mengenalkan program agrosolution untuk mendorong peningkatan
produktivitas padi petani.
Program ini sebagai solusi kepada petani terhadap
keterbatasan akses finansial, pasar, dan teknologi untuk peningkatan
produktivitas pertaniannya. Program agrosolution sendiri sudah mulai diterapkan
di sejumlah lahan milik petani di Banyuwangi.
Program ini juga memberikan pengawalan dari hulu
hingga hilir kepada petani. Mulai dari benih, peralatan modern, pendampingan
budidaya tanaman, permodalan, hingga akses terhadap asuransi dan offtaker
(penjamin pembelian hasil panen). Program ini diinisiasi dan bekerja sama
dengan PT Pupuk Kaltim yang merupakan anak usaha PT. Pupuk Indonesia (Persero).
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani
menjelaskan, pihaknya juga terus mendorong penggunaan pupuk organik. Bantuan
pupuk organik dibagikan merata ke setiap kecamatan secara berkala.
"Kami terus mendorong pertanian berkelanjutan di
Banyuwangi. Penggunaan pupuk organik salah satunya untuk meningkatkan derajat
kesuburan tanah yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas," kata
Ipuk. (Humas/kab/bwi)