Rapat paripurna dengar pidato kenegaraan Presiden RI secara virtual di Gedung DPRD Banyuwangi. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id - Eksekutif dan legislatif di Kabupaten Banyuwangi mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka HUT ke-78. Kegiatan tersebut dilangsungkan secara virtual di Ruang Paripurna DPRD Banyuwangi, Rabu (16/8/2023).
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.
Usai rapat, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani
menyampaikan beberapa poin penting arahan dari Presiden yang akan menjadi tugas
pemerintah daerah, salah satunya terkait tantangan fiskal.
Arahan dari Presiden, kata Ipuk, sangat jelas bahwa
pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan anggaran transfer dari pusat,
langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Sebenarnya itu sudah kita lakukan, sehingga nanti
tinggal penguatannya saja sesuai arahan dari Presiden," kata Ipuk.
Menurut Ipuk, ada beberapa fokus atau poin penting yang
ditekankan oleh Presiden, di antaranya soal SDM, energi, infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan. Termasuk upaya pengetasan kemiskinan.
Pemkab Banyuwangi, kata Ipuk, telah mengakselerasikan
berbagai upaya lewat program-program maupun inovasi untuk mengatatasi persoalan
ini.
"Intinya kita terus berupaya agar angka kemiskinan
di Banyuwangi turun. Kita lakukan mitigasi, afirmasi, agar capaian kedepannya
lebih bagus lagi,” tandasnya.
“Program pemberdayaan, bantuan sosial, dan program yang
keberpihakan kepada masyarakat miskin kita kuatkan lagi," imbuhnya.
Hal itu selaras dengan tema pembangunan yang diusung
Pemkab Banyuwangi untuk 2024, yaitu, "Menguatkan ketahanan ekonomi dengan
menjaga stabilitas sosial dan infrastruktur terintegrasi melalui kolaborasi,
inovasi dan transformasi".
Terdapat sembilan prioritas pembangunan daerah 2024,
meliputi, percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan ekologi
lingkungan, penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata.
Selain itu juga pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dan
pembukaan lapangan kerja, perlindungan perempuan, anak, difabel dan kelompok
marginal.
Kemudian, percepatan pengurangan kemiskinan, peningkatan
akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif, peningkatan
akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul. Menjaga stabilitas sosial, keagamaan
dan kerukunan warga, pemantapan transformasi digital serta reformasi birokrasi.
Prioritas pembangunan daerah tersebut juga dipaparkan Bupati
Ipuk saat menyampaikan nota pengantar atas diajukannya Kebijakan Umum Anggaran
dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2024 dalam
rapat paripurna dewan. (fat)