Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan dokumen KUA PPAS 2024 kepada pimpinan dewan. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menentukan tema pembangunan untuk tahun 2024.
Hal itu disampaikan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani pada Selasa (15/8/2023) dalam rapat paripurna dewan dengan agenda penyampaian nota pengantar atas diajukannya Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2024.
"Tema pembangunan tahun 2024 yaitu, Menguatkan
ketahanan ekonomi dengan menjaga stabilitas sosial dan infrastruktur
terintegrasi melalui kolaborasi, inovasi dan transformasi," kata Ipuk.
Terdapat sembilan prioritas pembangunan daerah 2024,
meliputi, percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan ekologi
lingkungan, Penguatan sektor pertanian, perikanan, umkm dan pariwisata.
Selain itu juga pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dan
pembukaan lapangan kerja, Perlindungan perempuan, anak, difabel serta kelompok
marginal.
Kemudian, Percepatan pengurangan kemiskinan, Peningkatan
akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif, Peningkatan akses
dan kualitas pendidikan untuk sdm unggul, Menjaga stabilitas sosial, keagamaan
dan kerukunan warga, dan Pemantapan transformasi digital dan reformasi
birokrasi.
Bupati Ipuk membacakan nota pengantar KUA PPAS APBD 2024,
pertimbangan dinamika yang masih tinggi secara global, asumsi indikator ekonomi
makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur.
Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2024 diproyeksi pada
kisaran 4,81 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar
71,75.
Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar (TPT) diproyeksi 4,68
persen. Persentase penduduk miskin diproyeksikan 7,32 persen dan rasio gini
sebesar 0,31.
Secara umum Target Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,486
triliun atau turun Rp 690,286 miliar dari APBD 2023 sebesar Rp 3,176 triliun.
Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 20,304 miliar dari APBD
2023 sebesar Rp 575 miliar menjadi Rp 595,304 miliar pada tahun 2024.
Pendapatan transfer turun menjadi Rp 1,839 triliun atau
turun Rp 702,001 miliar dari APBD 2023 sebesar Rp 2,541 triliun. Lain-lain
pendapatan daerah yang sah turun sebesar Rp 8,590 miliar dari APBD 2023 sebesar
Rp 59,838 miliar menjadi Rp 51,248 miliar.
"Total belanja daerah pada APBD 2024 direncanakan
sebesar Rp 2,511 triliun, turun sebesar Rp 721,941 miliar dari belanja daerah
pada APBD 2023 sebesar Rp 3,232 triliun," sambungnya.
Selanjutnya jumlah pembiayaan pada APBD 2024 diperkirakan
sebesar Rp. 25 miliar dari Rp 56,654 miliar pada APBD tahun 2023. Perkiraan
penerimaan pembiayaan APBD 2024 sebesar Rp 25 miliar yang merupakan estimasi
Silpa.
"Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada apbd tahun
2024, nihil," tutup Ipuk. (fat)