Baca Juga :

• Penemuan Mayat Wanita di Pesisir Pantai Plengkung Gegerkan Warga Banyuwangi
• Libur Nataru, Bupati Ipuk Cek Kesiapan Sejumlah Destinasi Wisata di Banyuwangi
• Bupati Ipuk Apresiasi Penyelenggaraan Persewangi Cup U-16, Ketapang FC Juara
• Banyuwangi Pastikan Pelabuhan Ketapang Siap Sambut Penumpang Selama Nataru
• Selama Nataru 800 Personel Dikerahkan, Bupati Ipuk: Mari Beri Kesan Positif Bagi Wisatawan

Menurunnya angka partisipasi ini memicu kritik dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Banyuwangi. Organisasi tersebut berharap agar pihak penyelenggara melalukan evaluasi atas kinerjanya selama Pilkada.

Ketua PC PMII Banyuwangi, M. Haddad Alwi Nasyafiallah mengungkapkan ketidakpuasan terhadap hasil rapat dengar pendapat atau hearing bersama Komisi I DPRD Banyuwangi, KPU, dan Bawaslu setempat pada Rabu (18/12/2024) lalu.

PMII menilai pihak penyelenggara belum memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, meski telah menerima anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan pesta demokrasi pada 27 November 2024.

"Dalam hearing KPU menyampaikan bahwa turunnya partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya edukasi dan ketidakpahaman warga terhadap regulasi pencoblosan. Padahal hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab KPU," kata Nasya, Jumat (20/12/2024).

PMII juga mengkritisi langkah penghematan anggaran seperti yang disampaikan KPU dalam hearing. Dari total anggaran Rp 90,2 miliar, sekitar Rp 53 miliar terserap, sehingga tersisa Rp 37 miliar.

Nasya mempertanyakan efektivitas penghematan ini, mengingat target utama adalah meningkatkan partisipasi pemilih.

"Kami menilai KPU tidak kreatif dan inovatif. Misalnya dengan memberikan reward sebagai apresiasi kepada pemilih yang sudah datang ke TPS untuk nyoblos. Atau menyiapkan tranportasi untuk masyarakat yang lokasinya jauh dari TPS," ucapnya.

PC PMII Banyuwangi mengapresiasi langkah KPU melakukan efisiensi anggaran debat di televisi nasional yang nilainya mencapai Rp1,8 miliar.

Namun hal ini dinilai tidak berdampak signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Padahal masyarakat juga butuh informasi tentang kandidat.

"Contoh Probolinggo yang menyiarkan debat paslon di tv nasional. Dampaknya, partisipasi pemilih mencapai 77 persen. Hal seperti ini kenapa tidak dilakukan oleh KPU Banyuwangi," kata dia.

Dalam hearing bersama Komisi I, PC PMII Banyuwangi mengusulkan agar KPU dan Bawaslu dijadikan badan adhoc. Selain itu, pihaknya meminta adanya audit terhadap anggaran dana hibah Pilkada 2024.

"Jika diperlukan kami akan berkirim surat ke BPK RI untuk mengaudit KPU dan Bawaslu yang berfokus pada alokasi dana hibah Pilkada 2024," jelasnya.

Jika ditemukan adanya dugaan "Bancakan" dalam pengaplikasian anggaran, lanjut Nasya, pihaknya akan berkirim surat ke Diskrimsus Polda Jatim untuk menindaklanjuti.

"Kami sangat tidak puas dalam hearing kemarin, paparan anggaran yang disampaikan KPU tidak lengkap hanya yang 16 miliar, lalu sisanya kemana?,” tandasnya.

“Kami sudah menyiapkan 26 pertanyaan, tapi yang terjawab masih satu, karena keterbatasan waktu dan sebagainya," tutupnya. (fat)