Baca Juga :

• Nyalon Bupati Banyuwangi, Gus Makki: Keputusannya Terserah Mertua Saya PKB
• Presiden Jokowi Kembali Akan Kunjungi Banyuwangi
• Wabup Sugirah Nyalon Bupati di Pilkada Banyuwangi 2024
• Polemik Warung Madura 24 Jam, Sonny T Danaparamita Soroti Hak Para Pelaku Usaha Mikro
• Pemkab Banyuwangi Akan Berikan Pendampingan Hukum dan Psikologis

Pada kunjungan sebelumnya, Presiden Jokowi berjanji untuk menyelesaikan proses sertifikasi TORA dalam waktu tiga bulan, yang kemudian diwujudkan dalam satu bulan oleh Kementerian ATR/BPN.

"Ini sebuah kehormatan bagi kami bahwa Presiden bersedia turun langsung membagikan sertifikat, ungkap pria yang sekarang aktif di Kantor Staf Presiden itu.

Sebagaimana diketahui, sejak puluhan tahun silam warga yang tinggal di pinggiran hutan mendampakan status legal atas tanah yang ditempati. Berbagai upaya telah dilakukan.

Bukannya mendapatkan kejelasan, justru berujung pada penipuan, intimidasi, dan berbagai bentuk kegagalan lainnya.

Kegundahan tersebut mendapat respon dari Presiden Jokowi. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menjadi payung hukum untuk mewujudkan impian itu.

Handoko yang berasal dari Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore mendorong terwujudnya hal tersebut. Posisinya di KSP dan sebagai Sekretaris Jenderal PROJO memberikannya akses untuk melakukan terobosan. Puncaknya, dengan mendatangkan Jokowi ke Banyuwangi pada 27 Desember lalu.

“Hal ini terwujud tidak lepas pula dari kontribusi banyak pihak. Pemerintah Daerah, Tim GTRA, BPN, para kepala desa dan tentunya masyarakat yang telah sabar menjalani semua proses ini,” ungkap Handoko.

Keberhasilan di Banyuwangi ini menjadi cerita sukses secara nasional penyaluran TORA. Dari SK Biru hingga menjadi sertifikat. “Ini yang pertama di Indonesia. Keberhasilan ini bakal jadi succes story reforma agraria di masa Presiden Jokowi,” pungkasnya. (red)