Baca Juga :

• Tingkatkan Kualitas SDM, Pemkab Banyuwangi Kolaborasi dengan UNJ
• Mulai 28 September 2026 TWA Kawah Ijen Kembali Dibuka, Pengunjung Wajib Mengikuti Ketentuan SOP
• Nelayan Pulau Wangi Pantai Boom Dibekali Life Jacket Satpolairud Polresta Banyuwangi
• Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Sampaikan Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD 2026
• Rumah Sakit Hewan Banyuwangi Dilengkapi Layanan Khusus Penyakit Dalam dan Bedah Hewan

Akad di Pendopo Sabha Swagata Blambangan diikuti 40 keluarga. Sementara 60 keluarga lainnya melaksanakan akad secara serentak di sejumlah lokasi lain di Banyuwangi.  Dalam akad massal ini difasilitasi para pembeli rumah bertemu dengan notaris dalam satu tempat. 

Bupati Ipuk mengapresiasi pelaksanaan akad massal tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mempermudah proses pembelian rumah, tetapi juga membantu menekan biaya yang harus dikeluarkan calon pemilik rumah.

"Tidak hanya memfasilitasi kemudahan pembelian rumah, kegiatan ini juga memfasilitasi para pembeli bertemu dengan notaris dalam satu tempat. Tentu ini akan mengurangi budget mereka," ujar Ipuk.

Ipuk mengatakan untuk memudahkan MBR mendapatkan hunian baru, Pemkab Banyuwangi memiliki program di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta kemudahan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khususnya untuk pembangunan perumahan subsidi.

Selain itu menurut Ipuk, Banyuwangi tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, namun juga memprioritaskan peningkatan kualitas rumah yang sudah ditempati masyarakat, khususnya keluarga pra sekahtera.

Sepanjang 2019 hingga 2026, sebanyak 6.434 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah ditangani melalui berbagai program rehabilitasi.

Ia berharap kolaborasi bersama perbankan dan pengembang dapat terus diperluas, sehingga semakin banyak masyarakat Banyuwangi yang dapat memiliki rumah layak dengan cicilan yang terjangkau.

Wakil Kepala Wilayah Kantor BTN Wilayah Jatim Bali Nusra Joyce Ivone Mandagi mengatakan Banyuwangi menjadi salah satu wilayah penting bagi penyaluran program KPR BTN di kawasan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Sejak membuka kantor cabang di Banyuwangi pada 2017, BTN tercatat telah menyalurkan pembiayaan KPR kepada 16.300 keluarga.

Khusus sepanjang 2026, BTN telah menyalurkan kredit KPR kepada sekitar 700 keluarga di Banyuwangi. Jumlah tersebut disebut menyumbang sekitar 60 persen dari total kredit perumahan yang disalurkan perbankan di wilayah tersebut.

Joyce mengatakan akad massal menjadi salah satu bentuk kolaborasi untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Perwakilan REI Banyuwangi Suhartatik mengatakan rumah subsidi masih menjadi pilihan yang paling banyak diminati masyarakat di Banyuwangi.

Menurut dia, penjualan rumah di Banyuwangi rata-rata mencapai sekitar 2.000 unit setiap tahun. Dari jumlah tersebut, lebih dari 95 persen merupakan rumah subsidi, sedangkan sisanya merupakan rumah komersial.

"Kebutuhan perumahan di Banyuwangi sangat besar," kata Suhartatik.

Tingginya kebutuhan hunian tersebut berjalan seiring dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Banyuwangi sebelumnya meraih Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali.

Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan yang digelar di Badung, Bali, pada 28 Agustus 2026.

Penghargaan itu berkaitan dengan kinerja Pemkab Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas hunian MBR sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak, aman, dan terjangkau. (*)