1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Penyerapan APBD Banyuwangi pada kuartal III/2021 menjadi tertinggi di Jawa Timur. Per 29 Oktober 2021, berdasarkan data Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, realisasi belanja APBD Banyuwangi mencapai 70,36 persen. Serapan itu tertinggi di wilayah Jatim.
Data tersebut dipaparkan Kemendagri saat Rakor Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) kabupaten/kota se-Jatim di Surabaya pada pekan lalu. “Pemkab Banyuwangi terus menjaga performa kinerja penyerapan APBD,” kata Ipuk.
Dikatakan dia, percepatan
penyerapan APBD adalah untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal. Di tengah dunia
usaha yang masih melambat karena pandemi, APBD menjadi instrumen yang bisa
berperan menggerakkan ekonomi.
”Meski kapasitas fiskal daerah saat
ini juga relatif terbatas, kami terus mendorong penyerapannya agar bisa
mendorong ekonomi lokal,” ujar Ipuk usai mengikuti Rakor Evaluasi Penyerapan
Anggaran Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan secara
virtual, Senin (22/7/2021).
Ipuk mengatakan, penyerapan APBD
cukup penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Gelontoran dana APBD
melalui beragam pekerjaan dan belanja daerah bisa menjadi stimulan ekonomi
warga.
”Situasi saat ini memang tidak mudah.
Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal yang juga
sebenarnya dalam ruang yang terbatas untuk menggerakkan perekonomian,” kata
Ipuk.
"Salah satu kunci untuk
menggerakkan ekonomi daerah saat ini memang ada pada belanja pemerintah. Di
situasi seperti ini, kalau belanja pemerintahnya jalan, dunia usaha juga akan
bergerak. Oleh karena itu, kita perlu optimal dalam penyerapan anggaran, sesuai
arahan Presiden Jokowi dan Ibu Gubernur," imbuhnya.
Dengan APBD yang terserap dengan baik,
berbagai pekerjaan di masyarakat berjalan seperti perbaikan/pembangunan jalan,
bantuan usaha kecil, penanganan sektor kesehatan, dan sebagainya.
“Ada penyerapan tenaga kerja, ada
uang yang berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa,
bantuan alat ke UMKM, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di
warga. Ini sederhana, tapi konkrit, dan kita usahakan penyerapannya bisa terus
optimal," kata Ipuk.
Sekretaris Daerah Banyuwangi
Mujiono menambahkan, optimalnya penyerapan anggaran karena tim anggaran rutin
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Konsolidasi dilakukan terus
dengan OPD terkait proses maupun kendala yang dihadapi.
“Rutin monev, kalau ada masalah
kita segera bantu selesaikan. Selain itu, penyerapan yang optimal juga ditopang
proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan by system. Hal ini akan
mempercepat proses pengadaan barang maupun jasa, sekaligus memudahkan kita
memantau perkembangannya karena sudah ada sistemnya,” kata Mujiono.
Ditambahkan dia, dari sisi
pendapatan, APBD Banyuwangi per akhir Oktober mencapai 74,38 persen secara
keseluruhan.
“Untuk APBD Perubahan 2021 ini juga segera kita kebut realisasi belanja dan pendapatannya. Saya harap capaian ini bisa diakselerasi sesuai target,” ujar Mujiono. (Humas/kab/bwi)
