Baca Juga :

• Banyuwangi Galang Gerakan Belanja Sembako di Warung Tetangga, Hasilnya Didonasikan
• Ditemukan 3 Pasien Positif, Satgas Covid-19 Semprot Pasar Induk Banyuwangi
• Pantau PPKM Darurat, Satgas Tes Swab Warga Tak Bermasker, Tiga Positif Covid-19
• Sebanyak 61 Pasien Covid-19 Klaster Ziarah Makam Walisongo Dinyatakan Sembuh
• Tak Patuh PPKM Darurat, Satgas Covid-19 Segel Kursi, Meja Pengunjung Cafe dan Restoran

Tak hanya itu, agenda perjalanan dinas anggota dewan ke luar kota, seperti ke Surabaya dan beberapa tempat lainnya juga dipending.

Made menambahkan, aktifitas atau kegiatan di kantor DPRD selama PPKM Darurat juga dibatasi. "Aktifitas di kantor kita batasi 50 persen. Ini dalam rangka menekan kasus Covid-19 di Banyuwangi," tegasnya.

Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Dearah (Bapemperda), Sofiandi Susiadi menyampaikan, sebenarnya pada 12 Juli mendatang pihaknya telah menjadwalkan nota pembahasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dewan, namun terpaksa ditunda selama penerapan PPKM Darurat.

Aktifitas di salah satu ruang rapat DPRD Banyuwangi. (Foto: Fattahur)

Kedua Raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang BUMD serta Raperda Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular.

"Sebetulnya ini yang menjadi target kami di bulan Juli ini, tapi terpaksa kita tunda," ujarnya Rabu (7/7/2021).

Padahal, kata Sofiandi, tahapan raperda tersebut sudah tinggal tahapan harmonisasi.

"Sebelumnya kita sudah kordinasi dengan Kanwil maupun biro hukum provinsi. Tetapi karena ada ketentuan atau kebijakan dari pemerintah pusat terkait PPKM Darurat, maka kita harus menyesuaikan dan melakukan penjadwalan ulang," jelasnya. (fat)