Baca Juga :

• PU Fraksi Atas Diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021
• Bebas Penyakit Frambusia, Banyuwangi Raih Penghargaan dari Kemenkes
• Wabah PMK Terdeteksi di Banyuwangi, Satgas Pantau Kesehatan Hewan Ternak
• Tingginya Biaya Pakan Ternak Picu Kenaikan Harga Telur di Banyuwangi
• Jelang Idul Adha, Forkopimda Banyuwangi Rakor Penanggulangan PMK

Bupati Ipuk juga langsung menggelar rapat bersama camat, kepala Puskesmas, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Jumat (3/6/2022). Ipuk mengajak semuanya instrospeksi.

"Kita lihat foto ini. Andai ini terjadi di keluarga bapak/ibu, apa yang bapak/ibu rasakan. Andaikan ini terjadi pada orang tua kita, apa rasanya. Tinggal di suatu daerah, bapaknya ditelantarkan, kita punya orang tua ditelantarkan oleh pemerintah, bagaimana rasanya,” kata Ipuk dalam video yang diunggah di akun instagram-nya, @ipukfdani. Video tersebut juga diunggah di akun youtube Kabupaten Banyuwangi. 

“Walaupun tadi saya dapat laporan, sudah dapat bantuan sosial sudah dapat, teman-teman puskesmas katanya rajin turun periksa kesehatan bapak ini, tapi kok kondisinya masih seperti ini. Berarti bantuan, pemeriksaan, hanya sekedarnya saja. Hanya sekedar menjalankan tugas memberikan bantuan, setelah itu selesai,” imbuh Ipuk.

Ipuk mengajak seluruh jajaran untuk peka dan responsif. “Berbagai alasan yang saya dapat dari dinas, dari camat. Bahwa Dinas Sosial menyampaikan ini sudah dapat bantuannya, sudah dapat bantuannya. Oke bantuan sudah dapat, BPNT, bantuan pangan, PKH, bantuan uang, tapi bapak ini stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa bangun. Mau belanja punya uang, siapa yang belanjain. Dapat bahan pangan, mau masak, siapa yang masakin,” beber Ipuk kepada jajarannya.

“Jadi, mari bapak ibu semuanya bekerja bukan hanya sekedar kinerja saja. Bekerja bukan hanya karena bupati. Saya ini manusia biasa, bukan tuhan bukan malaikat, bukan nabi. Ayo bekerja untuk ibadah,” papar Ipuk.

Penanganan warga miskin, menurut Ipuk, harus dilakukan secara simultan. Tidak sekadar kebutuhan makan yang dipenuhi, melainkan banyak hal lain yang juga perlu diperhatikan. Seperti, kelayakan tempat tinggal, kebersihan lingkungan, dan kesehatannya.

“Saya kembali tegaskan camat, kades/lurah, dan kepala puskesmas. Jika ada warga miskin, pastikan segera ditangani,” tambah bupati perempuan itu.

Ipuk juga menegaskan, penanganan kemiskinan wajib dilakukan secara sinergis oleh lintas OPD. Terutama yang bersinggungan dengan masyarakat langsung seperti kecamatan dan Puskesmas. Baik Camat maupun Kepala Puskesmas wajib berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah untuk terjun langsung memantau warga miskin.

“Penanganan kemiskinan adalah urusan wajib semua. Setelah didata, cek mana yang harus ditangani segera. Pokoknya, semua masalah kemiskinan harus tertangani dan harus ada solusinya,” tegas Ipuk.

“Kita semua harus peduli, kalau ada anak putus sekolah baik di tingkat desa, kecamatan langsung ditangani dan laporkan ke dinas terkait apabila tidak bisa mengatasi,” ujar Ipuk. (Humas/kab/bwi)