Antisipasi Kelangkaan, Komisi II DPRD Banyuwangi Minta Pengawasan LPG 3 Kg DiperketatDPRD Banyuwangi

Antisipasi Kelangkaan, Komisi II DPRD Banyuwangi Minta Pengawasan LPG 3 Kg Diperketat

Rapat Komisi II DPRD Banyuwangi bersama sejumlah pihak dalam pembahasan LPG 3 Kg subsidi. (Foto: Fattahur)

KabarBanyuwangi.co.id – Komisi II DPRD Banyuwangi meminta pengawasan ketat distribusi LPG 3 Kg subsidi. Permintaan ini sehubungan dengan kelangkaan gas melon menjelang hingga setelah Hari Raya Idul Fitri 2026.

Hal tersebut diungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Bagian Perekonomian Pemkab Banyuwangi, Pertamina, dan perwakilan agen LPG 3 Kg, Kamis (26/03/2026).

"LPG 3 kg adalah kebutuhan pokok warga. Ketika terjadi kelangkaan dan harga melonjak, dampaknya langsung dirasakan warga. Kami minta pengawasan distribusi diperketat," kata Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari.

Baca Juga :

Komisi II meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG 3 kg. Regulasi di tingkat pengecer dinilai perlu diperjelas guna menjaga harga tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

"Selain pengawasan, kuota elpiji subsidi perlu ditambah. Karena kuota yang didapat pada tahun ini lebih kecil dibanding 2025. Kuota LPG 3 Kg subsidi itu dasarnya dari DTKS," kata Emy.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktaviantie mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya meminta tambahan kuota kepada Pertamina sejak jauh hari sebelum Lebaran.

"Kita sudah warning Pertamina, supaya stok LPG 3 Kg pada H-7 sampai H+7 jangan sampai kurang, tapi kenyataannya beda. Ini kita evaluasi terus, termasuk dengan dukungan DPRD untuk memperkuat koordinasi semua pihak," kata Nanin.

Pertamina Patra Niaga menyatakan komitmennya dalam menjaga ketersediaan LPG subsidi. Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengaku, pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi distribusi.

"Tentu kami terus mengingatkan pangkalan resmi untuk menjual sesuai HET, yakni Rp 18 ribu,” kata Ahad Rahedi.

“Sejak awal Maret hingga pasca Lebaran Pertamina telah melaksanakan penyaluran tambahan yang jauh lebih tinggi dari kondisi normal, yakni sekitar 337 persen dengan total penyaluran hingga 213 ribu tabung," imbuhnya.

Pertamina bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan operasi pasar pada tanggal 17 sampai 22 Maret 2026 lalu dengan total penyaluran lebih dari 12 ribu tabung.

"Melalui agenda koordinasi ini, Pertamina Patra Niaga kembali meminta dukungan dari stakeholder terkait khususnya untuk penggunaan LPG bersubsidi sesuai peruntukan," imbuhnya. (fat)