1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Gubernur Jatim Khofifah Indra Parawansa memberikan apresiasinya kepada kinerja perekonomian Banyuwangi. Hal itu disampaikannya langsung saat menghadiri serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan Sugirah melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa malam (2/3/2021).
"Semua daerah di negeri ekonominya sempat terkontraksi. Namun dibanding yang lain, kontraksi provinsi kita lebih rendah," kata Khofifah.
Banyuwangi sendiri berhasil menjaga
pertumbuhan ekonominya tetap positif selama pandemi kemarin. Pertumbuhan
ekonomi tumbuh 1,84 persen pada 2020.
Dari aspek tingkat pengangguran
terbuka, Khofifah juga menyebutkan nilai Banyuwangi sebesar 5,34 persen atau
lebih rendah dari Jatim sebesar 5,84 persen. "Termasuk indeks gini,
Banyuwangi masih di bawah rerata provinsi. Ini menunjukkan ketimpangan
kesejahterannya rendah," ujarnya.
Meski sejumlah capaian mencatatkan
prestasi, Khofifah juga mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan
dengan cepat oleh Banyuwangi. Yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan
angka stunting.
“Stuntingnya memang lebih rendah
dibanding rerata provinsi, namun perlu dituntaskan juga karena ini adalah pesan
Presiden Jokowi sebagai salah satu indikator perbaikan SDM daerah,” pesannya.
Khofifah juga mengingatkan
pentingnya digitalisasi ekonomi yang dilakukan perlu dilakukan oleh semua
daerah. Salah satunya dengan memberdayakan UMKM untuk masuk ke pasar online dan
masuk ke proses e-commerce atau perdagangan via online.
“Jack Ma telah memprediksi bahwa
pada 2030 semua bisnis di dunia akan dilakukan secara online. Pelaku umkm harus
dikenalkan digitalisasi sistem dari sekarang, artinya aplikasi harus segera
disiapkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga
mengingatkan pentingnya menjaga angka kemiskinan di masa pandemi ini. Dari
aspek peta kemiskinan tahun 2020, Banyuwangi mencatat 8,06 persen di bawah
capaian Provinsi Jatim 11,09 persen.
“Meski naik, namun kenaikan
kemikinannya masih bisa dikendalikan. Ini harus dijaga. Caranya dorong transfer
Dana Desa dipercepat agar bantuan sosial bisa segera diterima warga. Bantuan
itu akan sangat berguna untuk menggerakkan konsumsi warga,” ujarnya.
Sementara itu, dalam pidatonya
semalam Ipuk melaporkan bahwa Pemkab akan terus mempercepat pencairan dana ke
desa. Per tanggal 1 Maret 2021 telah ada 49 desa yang telah mencairkan Dana
Desa dan 44 desa telah mencairkan Alokasi Dana Desa dengan total dana yang
telah tertransfer ke desa sebesar Rp 47,39 miliar. Total sepanjang 2021, dana
yang diperuntukkan bagi desa di Banyuwangi Rp 413 miliar.
“Dan sesuai arahan Ibu Gubernur,
percepatan akan terus kami lakukan demi meningkatkan perekonomian desa dalam
kerangka pemulihan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ipuk juga menyampaikan bahwa salah
satu program 100 harinya adalah penguatan sektor UMKM dan pariwisata, di
antaranya melalui program 1.000 UMKM naik kelas melalui pendampingan total dari
hulu ke hilir serta peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata berbasis
masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat local.
“Dengan arahan ibu Gubernur kami semakin yakin untuk bekerja keras menaikkan level UMKM, salah satunya lewat digitalisasi UMKM. Kami akan banyak belajar banyak dari program-program yang sudah Pemprov lakukan,” pungkasnya. (Humas/kab/bwi)
