Baca Juga :

• Tabrakan Dua Motor Matic di Gambiran Banyuwangi Sebabkan Tiga Orang Luka-luka
• Penyelundupan Enam Kuda Pacu Asal Lombok Tujuan Jawa Barat Digagalkan di Banyuwangi
• Perempuan Lansia di Banyuwangi Tertabrak Mobil Pikap saat Menyeberang Jalan
• Pengumuman AMDAL PT Sunrise Masami International, Industri Pembuatan Kaleng di Banyuwangi
• Ngaku Sebagai Sales, Pemuda Sumenep Gasak Ponsel Penjaga Konter di Banyuwangi

Hearing yang dipimpin Ketua DPRD I Made Cahyana Negara tersebut, dihadiri perwakilan ASDP, KSOP, BPTD, Gapasdap, Syahbandar, Dishub dan Satlantas Polresta Banyuwangi.

Slamet berujar, pengalihan penyeberangan melalui Pelabuhan Jangkar di Situbondo yang saat ini diberlakukan, justru memicu kemacetan di kawasan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Menurut Slamet, tak sedikit sopir yang lebih memilih menyeberang melalui Banyuwangi karena Pelabuhan Jangkar dinilai tidak strategis dan memiliki keterbatasan fasilitas.

Selain itu, tarif penyeberangan dari Jangkar ke Lembar dinilai lebih mahal. Berdasarkan informasi untuk rute Ketapang - Lembar tiket jenis tronton hanya Rp 4.550.000 dan truk Engkel Rp 3.550.000. Sementara Jangkar - Lembar tiket Tronton Rp 5.650.000 dan truk Engkel Rp 4.206.700.

"Harga tiketnya selisih sekitar Rp 900 ribu. Ditambah lagi banyaknya sopir yang berdomisili di Banyuwangi," uturnya.

Slamet menambahkan, jarak Situbondo ke Banyuwangi relatif dekat dengan biaya transportasi sekitar Rp 100 ribu, sehingga para sopir memilih jalur yang lebih efisien.

Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) yang menaungi 2.154 sopir berharap lintasan Ketapang - Lembar dapat dibuka kembali guna mendukung kelancaran distribusi logistik antar pulau.

"Kami berharap lintasan Ketapang - Lembar kembali dioperasikan dan waktu keberangkatan kapal harus disesuaikan untuk mengantisipasi adanya antrean panjang," jelasnya.

DPRD Banyuwangi menampung seluruh aspirasi dari para sopir dan berupaya menjembatani komunikasi antar pihak terkait.

"Kami di DPRD menjembatani dan mendorong agar ada komunikasi yang baik antar pihak," ujar Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.

Dalam hearing ASDP menyampaikan bahwa dermaga Ketapang - Lembar saat ini belum dapat difungsikan kembali karena masih digunakan untuk penyeberangan Jawa - Bali. “Masih belum bisa dipakai untuk Ketapang-Lembar,” ujar perwakilan ASDP.

Meski demikian, DPRD mendorong adanya komunikasi lanjutan antar instansi terkait terkait peluang dibukanya kembali lintasan tersebut di masa mendatang, mengingat lintasan Ketapang - Lembar dinilai mampu mengurai kemacetan di Banyuwangi.

"Kalau hari ini memang masih belum, tapi kalau bicara kemungkinan, tentu saja masih ada," kata Made.

Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi, I Putu Gede Widiana menuturkan, penyeberangan Jangkar - Lembar memang cukup lesu.

Bahkan, kata Putu, beberapa pengusaha kapal banyak yang mundur. "Satu per satu pengusaha kapal mundur, mungkin saat ini hanya dua kapal yang masih beroperasi di Jangkar - Lembar," sebutnya.

Menurut Putu, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Jangkar yang melesu itu tentu berpengaruh terhadap beberapa aspek. Bisa jadi para sopir logistik menempuh alternatif lain.

"Kita tentu tidak bisa memakasakan sopir untuk naik kapal di Jangkar, kita pengusaha kapal hanya bisa memilih operator kapal sesuai SOP," sebutnya.

Putu mengaku sepakat jika penyeberangan Ketapang - Lembar kembali dibuka. "Memang dari segi pengusaha, kita lebih baik Ketapang - Lembar. Tetapi, kita sebagai pengusaha kapal tentu sangat senang kita ada jalur baru untuk dibukanya penyeberangan baru," pungkasnya. (fat)