
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono saat memberikan keterangan kepada awak media. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang
Haryo Soekartono mengumpulkan stakeholder transportasi dalam rapat koordinasi
(Rakor) pembahasan peningkatan kapasitas dermaga penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk.
Rakor tersebut dihadiri Dinas Perhubungan Jawa Timur, BPTD,
Pengurus Gapasdap, Organda, Aptrindo, Dishub Banyuwangi, serta sejumlah
instansi terkait lainnya. Mereka melakukan pertemuan di Pelabuhan ASDP
Ketapang, Sabtu (11/7/2026).
"Dalam rapat kami bahas upaya antisipasi agar
kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk, terutama antrean kendaraan, tidak
kembali memanjang seperti yang terjadi sebelumnya," kata Bambang usai
rakor.
Bambang mengungkapkan, dalam rapat disepakati bahwa jumlah
dermaga di lintasan Ketapang-Gilimanuk memang masih kurang jika dibandingkan
dengan jumlah kapal yang tersedia.
Ketimpangan tersebut mengakibatkan kapal yang beroperasi di
lintasan Ketapang-Gilimanuk tidak lebih dari 50 persen dari jumlah total armada
yang tersedia. Oleh sebab itu, Bambang mendorong percepatan pembangunan dermaga
baru serta peningkatan kapasitas dermaga yang sudah ada.
"ASDP secepatnya akan meningkatkan kapasitas satu
pasang dermaga menjadi 50 ton. Dan peningkatan kapasitas dermaga ini akan
dilakukan secara bertahap setiap tahun," kata Bambang.
Anggota Komisi VII DPR RI juga mendorong penambahan dermaga
di Pelabuhan Gilimanuk yang dinilai masih memiliki keterbatasan dibandingkan
sisi Ketapang.
"Hal ini sudah dibicarakan, antisipasinya tentu kita
mencari alternatif atau tempat yang memang layak untuk bisa dibangun tambahan
dermaga yang ada di Gilimanuk," sambungnya.
Bambang menilai kemacetan berkepanjangan di jalur
penyeberangan dari Jawa menuju Bali tidak hanya menghambat distribusi logistik,
tetapi juga berdampak terhadap sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Pulau
Dewata.
"Dengan adanya kemacetan logistik dan angkutan
penumpang, tentu distribusi hasil industri maupun aktivitas pariwisata ikut terganggu.
Kalau kondisi ini terus terjadi tanpa solusi, pertumbuhan ekonomi Bali juga
akan terdampak. Dan yang kita harapkan adalah kelancaran kembali,"
ungkapnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono
menyampaikan bahwa ASDP telah bertemu dengan Gubernur Jatim terkait rencana
peningkatan kapasitas dermaga dari 35 ton menjadi 50 ton.
"Tahun ini satu pasang, yang di Ketapang berpasangan
dengan Gilimanuk. Tahun depan satu pasang, dan tahun depannya lagi satu pasang.
Jadi tiga pasang itu ditargetkan selesai pada 2028," ujar Nyono.
Selain peningkatan kapasitas dermaga, lanjut Nyono, ASDP
bakal membangun jembatan yang menghubungkan dermaga LCM dengan dermaga Bulusan.
"Sekarang ini masih pada tahap perencanaan di ASDP yang nantinya akan
melibatkan pemerintah daerah terkait pembebasan lahan," kata dia. (fat)
