KPK RI melakukan observasi dan dialog dengan para pejabat Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id - Banyuwangi masuk kandidat
percontohan kabupaten/kota antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Republik Indonesia.
Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini akan bersaing
dengan 16 kabupaten dan 4 kota dari 6 provinsi yang tersebar di tanah air. Saat
ini Tim KPK RI tengah melakukan observasi untuk penilaian awal.
Di Banyuwangi, Tim KPK RI melakukan observasi dan dialog
dengan Bupati Ipuk Fiestiandani beserta jajarannya di Pendopo Sabha Swagata
Blambangan pada Jumat (22/3/2024).
"Banyuwangi jadi salah satu kandidat karena berbagai
prestasi yang diraih. KPK juga mendengarkan dan mempertimbangkan rekomendasi
dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB dan lembaga
terkait yang lain,” ujar honson Ridwan Ginting, Plh Direktur Pembinaan Peran
Serta Masyarakat KPK RI.
Banyuwangi nantinya akan diadu dengan kabupaten lain yang
sampai saat ini sudah ada 13 dari 16 kabupaten yang sudah diobsevasi oleh KPK
RI.
Dia menuturkan salah satu indikator yang menjadi proyek percontohan
anti korupsi adalah tidak adanya pejabat yang terlibat dalam tindak pidana di
lingkungan pemerintah kabupaten/kota tersebut.
“Apabila menjadi pemenang, maka Banyuwangi akan menjadi
percontohan bagi pemerintah kabupaten/kota lain yang ingin belajar,” tambahnya.
Prescon observasi kabupaten/kota antikorupsi
KPK RI di Banyuwangi. (Foto: Fattahur)
Ginting melakukan observasi bersama dua Analis Tindak
Pidana Korupsi KPK RI, yakni Andhika Widiarto dan David Sepriwansa.
Dalam kesempatan itu, Analisis Tindak Pidana Korupsi KPK
RI, Andhika Widiarto menambahkan, total kriteria penilaian terbagi 6 komponen
dan terdiri dari 19 indikator.
"Untuk menjadi kabupaten/kota antikorupsi, harus
memperoleh nilai minimal istimewa atau 90," kata Andhika.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik
observasi yang dilakukan oleh KPK RI. “Kami menyadari masih banyak kekurangan
yang harus dilengkapi dan diperbaiki, semuanya adalah proses,” ujar Ipuk.
Ipuk menegaskan, Banyuwangi yang dipilih sebagai salah satu
calon daerah percontohan anti korupsi merupakan hasil kinerja yang dilakukan
semua pihak, termasuk dewan, instansi vertikal, serta peran aktif masyarakat.
Ipuk menyambut kedatangan KPK RI ke Banyuwangi ini tanpa
ada rekayasa atau setting sebelumnya.
Sehingga jawaban dari pejabat Banyuwangi atas pertanyaan
yang dilayangkan KPK mengalir secara alami dan murni cerminan program kerja
yang telah dilakukan. (fat)