1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik Menuju Informatif tingkat kabupaten/kota se-Jatim.
“Penghargaan ini memicu kami untuk menyediakan informasi yang semakin transparan kepada masyarakat,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (4/12/2021).
Pemghargaan tersebut diserahkan
Komisi Informasi Jatim secara virtual pada 1 Desember 2021 kemarin.
KI Award merupakan ajang
penghargaan atas keterbukaan informasi publik yang diberikan kepada badan
publik di wilayah Provinsi Jatim.
Kegiatan ini sebagai rangkaian
puncak dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi
Jatim terkait kepatuhan dan ketaatan badan publik dalam melaksanakan
keterbukaan informasi publik.
Adapun badan publik yang dievaluasi di antaranya, perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jatim, pemerintah kabupaten/kota, KPU, Bawaslu, serta pemerintahan desa yang diajukan oleh masing-masing kabupaten/kota.
Ipuk mengatakan, keterbukaan
informasi publik menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan good
governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan. Keterbukaan informasi
publik dinilai menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang
berkualitas.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Terlebih di era digitalisasi
masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang mereka
butuhkan. Dengan keterbukaan informasi, Ipuk berharap kepercayaan publik
terhadap pemerintah akan semakin kuat. Saat ini, kata Ipuk, hampir seluruh
informasi tentang Banyuwangi bisa diakses
“Update data saat ini mudah diakses
warga, dan kecepatan penyampaian informasi bagi publik,” kata Ipuk.
Ipuk lalu mencontohkan, informasi
terkait pemanfaatan dana desa dan progress pembangunan di desa, bisa mengakses
melalui e-village budgeting dan e-monitoring system Pemkab Banyuwangi.
Begitu juga terkait data kemiskinan juga demikian, bisa diakses secara mudah melalui UGD Kemiskinan. “Data warga miskin tercatat by name by address, lengkap dengan jenis program intervensi yang telah mereka terima dari pemerintah,” pungkasnya. (Humas/kab/bwi)
