1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan koordinasi ke berbagai instansi untuk membahas upaya peningkatan pelayanan publik di daerahnya.
Di antaranya dengan bertemu Deputi Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Erwan Agus Purwanto, di Kantor Kemenpan RB.
“Banyak hal yang kami bahas. Ada
beberapa insight terbaru soal bagaimana ke depan pemerintah daerah itu bukan
lagi bicara dan eksekusi kolaborasi, tapi harus membangun ekosistem. Jadi dari
kolaborasi menuju ekosistem di mana satu dan lainnya saling terkait,” kata
Ipuk, Kamis (2/12/2021).
Ipuk menambahkan, meski Banyuwangi
telah membuat sejumlah terobosan dalam hal pelayanan publik, tetap ke depan
butuh inovasi baru karena ekspektasi publik dari hari ke hari semakin
meningkat.
“Kita telah membuat program layanan
jemput bola ke masyarakat di daerah perkebunan, juga ada program Bupati Ngantor
di Desa. Ke depan inovasi-inovasi baru akan terus kita lakukan agar sebisa
mungkin kita mendekati ideal meskipun pasti akan selalu ada kekurangan dalam
pelaksanaan,” ujar Ipuk.
Di Jakarta, Ipuk juga bertemu
dengan Ketua Ombudsman RI Mokh Najih untuk membahas upaya-upaya peningkatan
pelayanan publik.
“Kami terus berbenah, termasuk
bertemu Ombudsman untuk mendapatkan masukan-masukan karena Ombudsman ini kan
mempunyai perspektif luas soal public services sebab mereka mewadahi banyak
sektor publik. Kami sangat terbantu oleh masukan-masukan tersebut,” ujar
Ipuk.
Salah satu fokus utama Ipuk dalam
hal pelayanan publik terutama terkait sejumlah masalah dasar seperti pendidikan,
kesehatan, rumah tidak layak huni, dan kebutuhan sehari-hari warga.
Untuk masalah warga tidak bisa
sekolah, berobat, menempati rumah tak layak huni, serta kesulitan makan, Ipuk
memberi target penanganan maksimal empat jam sejak laporan masuk.
“Jadi pelayanan publik bukan hanya soal dokumen. Kawan-kawan birokrasi harus cekatan sesuai bidang masing-masing. Salah satu fokusnya adalah bantu warga yang kesusahan, harus beri solusi dengan koordinasi lintas OPD,” ujar Ipuk. (Humas/kab/bwi)
