
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama alias terbaik untuk kategori kabupqten dengan status "Kinerja Tinggi" dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini melengkapi prestasi Banyuwangi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia tahun 2025 dari Kemendagri.
Tahun 2026 ini merupakan kali-4 Banyuwangi menjadi kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se-Indonesia. Penilaian didapat dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
Terdapat 606 indikator
penilaian yang mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan,
pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan,
pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada
kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan diserahkan dalam
Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian
Dalam Negeri Jakarta, yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima
Arya Sugiarto, di Jakarta, Rabu (27/04/2026).
“Para kepala daerah yang hadir
hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang
memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan
berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, untuk terus menghadirkan
program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” pesan
Wamendagri Bima Arya.
Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh
Kemendagri.
“Pasti Banyuwangi belum sempurna,
kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, tokoh
agama, tokoh masyarakat, seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. InsyaAllah
apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan
perbaikan ke depan,” ujar Ipuk.
Menurut Ipuk, program pembangunan
di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah
Provinsi. Seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan dan
kesehatan.
“Tadi sudah arahan arahan dari
Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM
daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian
ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan,” kata
Ipuk.
Asisten Administrasi Umum Setda
Banyuwangi Budi Santoso menambahkan terdapat 606 indikator penilaian mulai
dari aspek makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Alhamdulillah Banyuwangi meraih
nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja
pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” kata Budi.
IPM Banyuwangi pada 2025 sebesar
75,17 meningkat dari 2024 (74,3). Persentase Penduduk Miskin juga menurun, pada
2024 sebesar 6,54 persen, turun menjadi 6,13 persen pada 2025.
“Angka Ini merupakan angka
kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi. Perdapatan perkapita
masyarakat juga terus naik, tahun 2025 mencapai Rp 67,08 juta dari yang
sebelumnya Rp 62,08 juta (2024),” beber Budi.
Evaluasi juga dilakukan pada
kinerja pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan dengan maksimal seperti pelayanan
terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui mencapai 100 persen.
Banyuwangi juga telah menjadi Kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Banyuwangi juga meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA. (*)