Baca Juga :

• Cak Imin: Festival UMKM Momentum Bangkitkan Ekonomi Masyarakat
• Banyuwangi Targetkan Penyaluran BLT BBM ke 120.572 Keluarga Tuntas 15 Hari
• Nikmati Promo dan Diskon Besar Saturday Barbeque di ASTON Banyuwangi
• Peringati Haornas 2022, Banyuwangi Gelar Kejuaraan untuk Disabilitas dan Olahraga Tradisional
• Polresta Banyuwangi Kembali Salurkan Sembako Bantu Warga Miskin

"PKS dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena ini bukan hanya mengganggu perekonomian tapi harga barang juga turut naik tak terkendali. Kondisi ini akan membuat masyarakat makin susah," kata Faisol Aziz.

Kenaikan harga BBM bersubsidi hingga mencapai 30 persen tersebut, kata Faisol Aziz, bakal menimbulkan efek domino akibat meningkatnya biaya transportasi dan ongkos produksi. Sehingga harga-harga kebutuhan bahan pokok turut melambung.

Menurunkan daya beli juga memukul sektor UMKM, dan dikhawatirkan akan menambah jumlah kemiskinan. "Kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan, angka kemiskinan akan berpeluang meningkat, dan pengangguran semakin bertambah," katanya.

Disisi lain, besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) jumlahnya tak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi.

Faisol menyebut Banyuwangi masih dihuni warga miskin sekitar 130 ribu lebih atau lebih dari 8 persen jumlah penduduk, tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini.

"PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi. Kita akan terus mengawal dan membela kepentingan rakyat. Kami juga mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijkan menaikkan harga BBM dengan mengutamakan kebutuhan rakyat," tandasnya. (fat)