Baca Juga :

• Pimpin Kwarcab Banyuwangi, Wabup Ajak Peran Aktif Pramuka Putus Rantai Penyebaran Covid-19
• Kecelakaan Maut di Srono Tewaskan Pasutri Warga Wonosobo
• Mengakses SIMBG, Urus PBG Pengganti IMB Kini Bisa Sambil Tiduran
• Terima Tambahan 136.000 Dosis, Banyuwangi Terus Genjot Vaksinasi Covid-19
• Polisi Gagalkan Penyelundupan Pupuk Bersubsidi

Usulan berikutnya terkait syarat bebas narkoba bagi murid sekolah dasar yang lulus dan hendak masuk ke SMP, tidak ada lagi dikotomi sekolah negeri dan swasta ataupun sekolah swasta dibawah naungan Diknas maupun Kemenag.

"Kita minta hal ini dimasukkan ke dalam Perda, mengingat saat ini tengah dilakukan pembahasan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," sambungnya.

Sebagai simbolis, Ketua PCNU Banyuwangi KH. Ali Makki Zaini memberikan buku kepada Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas. (Foto: Fattahur)

Kemudian, pria yang akrab disapa Gus Makki ini juga mengusulkan terkait insentif guru ngaji yang anggarannya masuk di APBD, bisa berubah menjadi insentif guru agama non formal. Ssehingga para pendeta, guru agama Hindu, Budha, dan lain sebagainya ini juga bisa tersentuh APBD.

"Karena di Banyuwangi tidak hanya muslim saja, tapi juga ada non muslim. Dan ini tidak boleh dibeda-bedakan dalam perlakuan kebijakan pemerintah, harus diperlakukan sama," jelasnya.

Sementara Bupati Banyuawangi, Ipuk Fiestiandani menyampaikan seluruh masukan dari PCNU tujuannya sangat baik, demi kebaikan masyarakat Banyuwangi. Kendati demikian Ipuk tidak bisa langsung mengiyakan apa yang menjadi masukan dari PCNU.

"Kami tidak bisa langsung mengiyakan. Karena ini menyangkut dengan kebijakan, maka akan kami diskusikan terlebih dahulu dengan dewan dan instansi terkait lainnya," jelasnya. (fat)