(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Sebanyak 958 orang menerima Surat Keputusan (SK) sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Prosesi penyerahan SK PPPK yang dipimpin Bupati Ipuk Fiestiandani tersebut dipusatkan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (20/6/2022).
Kegiatan digelar secara hybrid. Sebagian hadir langsung di pendapa, sedangkan sisanya mengikuti acara secara daring dari kediaman atau tempat kerja masing-masing.
Sebanyak 958 orang yang menerima SK
PPPK tahap 2 seluruhnya merupakan tenaga guru. Rinciannya, guru SD mencapai 798
orang dan guru SMP sebanyak 160 orang.
Bupati Ipuk mengatakan, bagi
dirinya, kegiatan ini bukan sekadar penyerahan SK PPPK. Lebih dari itu, ada
beban dan tanggung jawab ke depan bagi para guru.
"Dengan bertambahnya kekuatan ASN guru ini, tentunya akan ada semangat baru untuk dunia pendidikan kita. Saya meminta kepada seluruh PPPK guru harus bisa membawa dampak pada peningkatan dan pemerataan pendidikan di Banyuwangi," tegas Ipuk.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Ipuk menuturkan, para PPPK yang
menerima SK merupakan bagian dari Pemkab Banyuwangi. “Bagi kami, ini adalah
amanah bagaimana super team Pemkab Banyuwangi bukan sekadar bertambah
personelnya, tetapi harus benar-benar berjalan. Seluruh ASN harus punya peran
besar terhadap pembangunan daerah,” kata Ipuk.
Ipuk lantas menggarisbawahi bahwa
para PPPK dan PNS merupakan abdi negara yang punya tanggung jawab melayani
masyarakat sesuai bidang kerja masing-masing. Termasuk di bidang pendidikan,
kesehatan, dan lain sebagainya.
“Karena itu, saya meminta komitmen
dari bapak dan ibu semua untuk bekerja sebaik-baiknya. Dan yang tidak kalah
penting, saya ingin para guru bisa menumbuhkan semangat berinovasi pada anak
didiknya, ciptakan inventor sejak dini. Kenalkan teknologi, ini akan memicu
mereka untuk belajar memecahkan masalah yang ada di sekitarnya," kata
Ipuk.
Pada kesempatan yang sama, Ipuk juga menyerahkan SK kenaikan pangkat PNS periode April 2022 kepada. SK kenaikan pangkat tersebut diserahkan kepada 1.464 pegawai di lingkup pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini. (Humas/kab/bwi)