Baca Juga :

• Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Bupati Ipuk: Jadi Basis Data Kebijakan Pembangunan Daerah
• Peringatan 1 Muharram, Bupati Ipuk Ajak ASN Banyuwangi Tebar Kepedulian Pada Sesama
• Gramedia Resmi Hadir di Banyuwangi, Perkuat Akses Literasi dan Ruang Kreatif
• Nikmati Sunrise di Kawah Ijen, Raline Shah: Banyuwangi Punya Pesona Kelas Dunia
• Dihadiri Kapolda Jatim, Pagelaran Wayang Kulit Warnai Hari Bhayangkara ke-80 di Banyuwangi

Surat edaran bertanggal 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada kepala SD dan SMP negeri/swasta serta pengawas sekolah SD & SMP. 

Dijelaskan Plt Kepala Dnas Pendidikan Banyuwangi Alfian bahwa surat tersebut berisi larangan kepada sekolah (SD dan SMP) yang diselenggarakan pemerintah agar tidak melakukan pungutan biaya.

Sekolah hanya diizinkan menarik sumbangan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, serta tidak ditentukan nominal dan waktunya.

“Itu pun pengajuannya harus dari Komite Sekolah. Dan hanya boleh dilakukan jika ada kekurangan operasional pada pos-pos yang belum tercover oleh anggaran pemerintah,” ungkap Alfian.

“Selama masih ada dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau APBD, maka itu yang harus dioptimalkan. Intinya, pendidikan tidak boleh membebani orang tua murid,” imbuhnya.

Sebaliknya, untuk SD dan SMP swasta masih diperkenankan memungut biaya dari orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan operasional.

“Meski begitu, pungutan tidak boleh dikaitkan dengan penilaian. Misalnya, yang belum membayar tidak diperbolehkan ikut ujian, ijazahnya ditahan, rapor tidak dibagikan, dan sebagainya. Pungutan juga tidak boleh dilakukan kepada siswa kurang mampu,” ujar Alfian.

Lebih lanjut, surat tersebut juga berisi larangan tegas kepada sekolah, panitia sistem penerimaan siswa baru (SPMB), dan atau perorangan pendidik dan tenaga kependidikan menjual kain seragam kepada siswa baru. Termasuk juga buku pelajaran dan peralatan sekolah lainnya.

“Pada intinya orang tua bebas membeli seragam, buku pelajaran, dan perlatan lainnya di manapun saja. Kalaupun toh di sekolah ada yang menjual, itu harus melalui koperasi sekolah yang berbadan hukum, dan harganya harus sesuai pasar," beber Alfian. 

Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari komitmen Banyuwangi dalam melindungi hak peserta didik, serta mencegah praktik-praktik yang berpotensi membebani masyarakat di lingkungan pendidikan.

“Imbauan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh satuan pendidikan dan komite sekolah,” ujarnya.

Apabila setelah diberlakukannya surat ini masih ditemukan pelanggaran di lapangan, pemkab akan melakukan penindakan tegas dan terukur. (*)