1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani rutin berkolaborasi lintas sektor di Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sehingga tiap kebijakan pengendalian inflasi bisa cepat dilakukan. Hasilnya inflasi Banyuwangi terus terjaga, bahkan tahun ini terendah di Jawa Timur.
Inflasi tahunan Kabupaten Banyuwangi per September 2026 terkendali di level 2,69 persen (year on year). Capaian ini menempatkan Banyuwangi sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah di Jatim yang rata-rata 3,33 persen, bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional 3,28 persen.
"Ini adalah hasil kinerja
superteam, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir,
kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar. Kami sampaikan
apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam
menjaga inflasi daerah,” kata Ipuk, Kamis (5/11/2026).
Dalam menjaga inflasi Banyuwangi
juga sering menggelar Forum High Level Meeting (HLM). Salah satunya yang
berlangsung di Pendopo Sabha Swagata, Banyuwangi, Jumat (30/10/2026).
Forum HLM dihadiri sejumlah
stakeholder TPID Banyuwangi diantaranya Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza
Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi
Abdus Salam dan perwakilan Pertamina.
HLM juga dirangkai dengan
Capacity Building untuk penguatan kinerja TPID dihadiri sejumlah narasumber
yakni Zulfirman Basir Perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Asesor TPID
Award dan Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Muhammad Handry
Imansyah, Akademisi Universitas Jember dan Sekretaris ISEI Jember Dr.
Yulia Indrawati.
"Kabupaten Banyuwangi
menempati Peringkat ke-6 Nasional pada 2025, untuk kategori Kabupaten/Kota
IHK dengan Total Nilai Relatif mencapai 97,08persen. Dari segi koordinasi rutin
(HLM/Rakor) dan Capacity Building, Banyuwangi sukses menyapu bersih skor
maksimal," kata Zulfirmas Basir.
Bupati Ipuk mengatakan akan terus
memperkuat kolaborasi dan kinerja TPID daerah. "Forum ini momentum kita
semua untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan semua program
pengendalian inflasi berdampak terukur,” tambah Ipuk.
Ipuk juga akan memperkuat tiga
aspek utama yakni koordinasi 4K atau Keterjangkauan Harga, Ketersediaan
Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, termasuk dukungan
anggaran APBD dan sinergi dengan Satgas Pangan.
Selain itu Ipuk juga memastikan
inovasi tereksekusi dengan indikator terukur dan berdampak nyata dalam upaya
pengendalian inflasi, sejingga segi outcomenya berdampak pada masyarakat.
“Harga bahan pokok yang stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta inflasi Banyuwangi tetap berada dalam sasaran target nasional,” papar Ipuk. (*)
