Baca Juga :

• Kediaman Gus Makki Cabup Banyuwangi Nomor 2 Dikepung Ratusan Sopir Dum Truk
• Perjalanan Gus Makki Bersama Aktivis Mahasiswa Observasi di Kampung Soponyono
• Respon Fraksi PKB Soal Susunan AKD DPRD Banyuwangi
• Catat! eL Hotel Banyuwangi Siapkan Flash Sale Spesial 10.10 dengan Harga Miring
• Susunan AKD DPRD Banyuwangi Periode 2024-2029 Terbentuk

Dhahana menegaskan, seluruh layanan pada satuan kerja di bawah naungan Kemenkumham wajib untuk menerapkan layanan berbasis HAM, sehingga mampu mewujudkan peningkatan kualitas layanan yang akan berdampak pada kepuasan masyarakat.

Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan angkatan 25 itu menyebutkan beberapa indikator pelayanan publik berbasis HAM. Yaitu tepat, cepat, efisien, transparan dan akuntabel.

“Jika indikator tersebut dilakukan dengan baik, maka akan menjadi gambaran bahwa pelayanan publiknya telah berjalan dengan baik,” terangnya.

Untuk itu, secara prinsip pelayanan berbasis HAM adalah pelayanan yang diberikan dengan cara nondiskiriminasi atau setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang setara tanpa membeda-bedakan.

“Memberikan layanan tanpa membedakan suku, agama dan ras merupakan salah satu prinsip HAM," tegasnya.

Selain memberikan pengarahan, Dhahana juga meninjau berbagai layanan yang ada, mulai dari area kunjungan, tempat pengolahan bahan makanan, pembinaan, hingga kamar khusus warga binaan lanjut usia (lansia).

Sel khusus lansia di Lapas Banyuwangi telah dilengkapi dengan fasilitas yang representatif untuk menunjang pemeliharaan kesehatan bagi warga binaan.

"Kami lihat disini telah dilengkapi sel khusus warga binaan lansia. Ini menjadi gambaran bahwa penerapan layanan berbasis HAM di Lapas Banyuwangi telah berjalan dengan baik,” ujar Dhahana. (fat/Hms Lapas)