1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Kabupaten Banyuwangi kembali meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai tertinggi alias terbaik se-Indonesia.
Penilaian itu diukur dari berbagai indikator perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi secara rigid dan terukur.
Penghargaan tersebut diserahkan
langsung oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin dalam acara RBXperience dan
penyerahan Hasiil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI, Kementerian PAN-RB, di Bali,
Selasa (05/12/2023).
Dari total 514 kabupaten/kota di
Tanah Air, hanya 15 kabupaten/kota yang memiliki predikat SAKIP “A”, dan
Banyuwangi meraih nilai tertinggi.
"Saya ucapkan selamat. Semoga
ini menjadi motivasi untuk melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi
yang berdampak langsung bagi masyarakat," kata Wapres usai penyerahan
penghargaan.
Secara umum Wapres mengapresiasi
peningkatan persentase instansi pemerintah dengan indeks reformasi birokrasi
baik dan akuntabilitas kinerja berkategori "Baik" ke atas. "Ini
merupakan hasil positif reformasi birokrasi di Indonesia," kata Wapres.
SAKIP merupakan sistem terintegrasi
dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat sejumlah fokus
pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program
pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.
Bagi Banyuwangi, ini merupakan
tahun ketujuh mendapat nilai SAKIP A. Bahkan Banyuwangi merupakan kabupaten
pertama peraih SAKIP A pada 2017.
Selain Banyuwangi meraih SAKIP A
dengan nilai tertinggi, dalam kesempatan itu unit kerja Banyuwangi juga meraih
prestasi. Puskesmas Sempu meraih unit kerja pelayanan berpredikat menuju
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Selain itu, Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Banyuwangi meraih unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah
Bebas Korupsi.
“Kami bersyukur mampu mempertahankan
SAKIP A. Bagi kami, ini bukan semata-mata soal penghargaan, namun tanggung
jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Penghargaan
ini menjadi evaluasi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak
kinerja bisa kita ukur dengan baik," jelas Ipuk.
“Ini buah kekompakan semua OPD di Banyuwangi. Fokus kinerja untuk menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja,” tambah Ipuk. (humas/kab/bwi)
