1
Medagri Tito Karnavian serahkan tanda kehormtan ke Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. (Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id, SURABAYA - Puncak peringatan Hari
Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII terasa istimewa bagi Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi. Pada acara yang diselenggarakan di Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024)
itu, pemerintah pusat menganugerahkan dua penghargaan kepada Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima tanda
kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Penghargaan tertinggi yang
diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo satu kali seumur hidup itu diberikan
atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022, yang juga
mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja Tertinggi. Penghargaan
diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi kembali meraih prestasi
sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan
yang telah bekerja dengan baik di berbagai bidang,” ungkap Tito Karnavian.
Menurut Tito, penilaian tersebut tidak semata hanya
dilakukan oleh Kemendagri. Tapi, juga melibatkan berbagai instansi terkait.
Baik di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan, juga melibatkan pihak
eksternal seperti halnya para akademisi maupun sejumlah organisasi
non-pemerintah.
“Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena
diintervensi oleh pihak lain,” tegas Tito.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2023. Banyuwangi meraih nilai
tertinggi dengan skor 3,8118 poin, mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia.
Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk
evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan
kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
“Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini.
Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk
berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ujar Ipuk.
Ipuk menyampaikan, di tengah banyak tantangan dan
keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan.
Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan
kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen,
merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan
Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi
sejak Indonesia merdeka. Di 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun
menyentuh angka 7,34 persen.
“Stunting juga terus kita turunkan. Di antaranya lewat
pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil
berisiko tinggi” pungkas Ipuk. (humas/kab/bwi)
