Baca Juga :

• Tak Mau Kecolongan, Banyuwangi Batasi Lalu Lintas Ternak Antisipasi Antraks
• Minimalisir Risiko Rabies, Banyuwangi Vaksin Anjing dan Kucing di Wilayah Pinggiran
• Jadi Lumbung Jagung Jawa Timur, Banyuwangi Mampu Pasok 250 Ribu Ton
• Dua Inovasi Banyuwangi Masuk Jajaran Inovasi 99 Terbaik se-Indonesia
• Tak Mampu Menahan Guyuran Hujan Deras, Rumah Warga Kalibaru Ambruk

Lewat digitalisasi, lanjut Ipuk, pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif dan cepat. Smart Kampung yang dikembangkan di Banyuwangi merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan penggunaan TIK dengan kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, pelayanan publik, dan upaya pengentasan kemiskinan. 

"Program Smart Kampung untuk memudahkan pelayanan publik hingga tingkat desa, yang dipadu dengan pemberdayaan. Ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi warga," tutup Ipuk.

Dalam kesempatan tersebut, Ipuk juga mengaku senang dapat menggali berbagai inovasi baru di dunia internasional dalam tata kelola kota cerdas. Seperti halnya yang disampaikan oleh masing-masing ASCN National Representatives (NRs) dan Chief Smart City Officers (CSCOs). Ataupun narasumber yang khusus didatangkan seperti Ngy Chanphal dari Kamboja.

“Ada banyak gagasan menarik yang kita dapatkan. Ini nantinya akan kami kaji lebih lanjut, mana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banyuwangi,” kata Ipuk.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus ASCN National Representatives untuk Indonesia, Safrizal ZA menyebutkan bahwa Banyuwangi adalah salah satu percontohan daerah yang menerapkan smart city dengan baik.

“Di Indonesia ada beberapa daerah yang dijadikan percontohan smart city. Di antaranya DKI Jakarta untuk level provinsi, Makasar untuk kota dan Banyuwangi untuk kabupaten,” terangnya.

Menurut Safrizal, inti pembangunan perkotaan cerdas di Indonesia tidak melulu berorientasi pada pemutakhiran teknologi dan digitalisasi. Melainkan hal itu menyasar pada penerapan pengelolaan perkotaan yang berfokus pada peningkatan kemampuan pemerintah untuk dapat memahami persoalan masyarakat, memberikan solusi, serta kemudahan.

“Banyuwangi adalah contoh yang tepat. Di mana dengan keterbatasan anggaran mampu mengimplementasikan pelayanan publik berbasis digital. Bahkan, Banyuwangi bisa dibilang berhasil meningkatkan geliat ekonomi daerahnya,” ungkap Safrizal.

Untuk diketahui, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.

Menariknya, imbuh Safrizal, Banyuwangi memiliki keunikan. Prinsip-prinsip smart city mampu diaplikasikan di daerahnya yang merupakan daerah pedesaan. “Hal ini menjadi pembelajaran penting. Apalagi hal tersebut berkorelasi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya,” jelasnya. (humas/kab/bwi)