1
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi secara resmi belum menentukan sikap terkait rasionalisasi Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkunan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.
"Kalau sikap DPR, kita belum menentukan sikap. Karena harus melalui rapat pimpinan ataupun rapat dengan fraksi-fraksi," ungkap Made, Rabu (10/3/2021) kemarin.
Namun, beberapa fraksi di DPRD telah menentukan sikap.
Salah satunya datang dari Fraksi Golkar, yang menyatakan menolak rasionalisasi
ratusan THL.
Sementara untuk Fraksi PDI Perjuangan, kata pria yang juga
merupakan Ketua DPC PDI tersebut, partainya sepakat adanya rasionalisasi
asalkan dilakukan sesuai analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja
(ABK).
"Sementara kita dari Fraksi PDI, sepakat ada
rasionalisasi. Tapi tolak ukurnya juga harus jelas. Apakah memang untuk
efisiensi, ataukah sudah sesuai analisis jabatan maupun analisis kebutuhan di
masing-masing SKPD," jelasnya.
Meski demikian, menurut Made, kebijakan Pemkab Banyuwangi
melakukan rasionalisasi tahun ini dinilai kurang pas, mengingat saat ini banyak
masyarakat terkena dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, kata Made, anggaran untuk THL ini sudah masuk
dalam APBD tahun 2021, dan melekat dengan kegiatan yang ada di SKPD
masing-masing.
"Tapi kalau menurut saya, untuk tahun ini belum pas.
Tapi kalau kita kaji bersama, sebenarnya Banyuwangi membutuhkan ribuan THL
asalkan sesuai Anjab dan ABK. Karena selama ini tidak terkontrol, dinas-dinas
dengan seenaknya sendiri memasukkan THL tanpa melalui analisis jabatan,"
ungkapnya.
Oleh sebab itu, kata Made, perlu adanya konsolidasi THL
dalam waktu dekat. "Kemungkinan minggu depan, Komisi I akan melakukan
pendalaman terkait kebutuhan THL di masing-masing SKPD sesuai Anjab dan
ABK," ujarnya. (fat)
