Baca Juga :

• DPU Pengairan Banyuwangi Pantau Ketersediaan Air Secara Real Time Lewat Warm System
• PT BSI Door to Door Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Banyuwangi
• Sebanyak 450 Sekolah di Banyuwangi Terlibat Program Sekardadu
• Korsda Srono Libatkan Belasan Sekolah dalam Program Sekardadu
• Raih TPID Terbaik, Bupati Ipuk Paparkan Program Pengendalian Inflasi di High Level Meeting Jatim

Revisi kode etik, lanjutnya, akan memperjelas berbagai pedoman, mulai dari perilaku yang diwajibkan, dilarang, hingga tindakan tidak patut. Seluruh aturan tersebut akan menjadi rambu yang mengikat anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

"Kode etik ini menjadi bagian yang cukup penting karena menjadi pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota dewan selama menjalankan tugas untuk menjaga marwah, meliputi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas lembaga dewan," terangnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan beberapa klausul yang direvisi mencakup etika penyampaian pendapat, etika dalam rapat, hingga mekanisme penjatuhan sanksi.

"Dalam hal pengawasan dan penegakkan kode etik, Badan Kehormatan dapat melakukan monitoring dan/atau mengikuti rapat yang dilaksanakan alat kelengkapan dewan hanya untuk pemantauan dan evaluasi terhadap kehadiran anggota," imbuhnya.

Suwito menambahkan, perubahan Kode Etik dan Tata Cara Beracara Badan Kehormatan masih akan dibahas dan dicermati pihaknya hingga seluruh anggota dewan lintas fraksi sepakat atas revisi tersebut.

"Perubahan Kode Etik dan Tata Cara Beracara masih akan kita godok, harapannya nanti perubahan aturan ini bisa lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika yang ada," pungkasnya. (fat)