Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Mafrochatin Ni'mah. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id - Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Mafrochatin Ni'mah mendorong pemerintah daerah secara masif memberikan edukasi terkait pentingnya memahami regulasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Disnakertrans Banyuwangi harus lebih masif melakukan edukasi kepada masyarakat," pintanya, Selasa (9/5/2023).
Selain itu, Ni'mah mengharapkan pemerintah daerah mampu
membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Sehingga angka migrasi keluar negeri
bisa ditekan.
"Latar belakangnya orang nekat keluar negeri adalah
faktor ekonomi keluarga. Maka solusi lain pemkab harus membuka lapangan kerja
seluas-luasnya," tegasnya.
Pernyataan itu dilontarkan Ni'mah bukan tanpa alasan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merasa prihatin dengan kasus yang
menimpa PMI berinisial IW (38) warga Desa Sraten, Kecamatan Cluring,
Banyuwangi.
Dia disiksa dengan cara yang sangat keji. Punggungnya
disiram air panas dan disetrika. Matanya lebam karena dipukul. Gajinya selama
bekerja sejak Maret 2022 juga tak dibayarkan.
Ni'mah mendorong aparat penegak hukum dan KBRI Malaysia
untuk mengusut kasus itu hingga tuntas. "Kami mengutuk keras aksi
penyiksaan itu. Kami berharap KBRI Malaysia bisa membantu korban untuk
mendapatkan haknya dan proses hukumnya, sehingga pelaku bisa dihukum
setimpal," kata Ni'mah.
Berdasarkan informasi dari Pos Pelayanan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Banyuwangi, IW merupakan PMI unprosedural atau
ilegal.
Menurut Ni'mah keberangkatan dengan jalur ilegal itulah
awal permasalahannya. Karena sangat riskan dengan berbagai pelanggaran. Sebab
tempat kerja dan upah tidak bisa terkontrol dan diawasi oleh lembaga yang
berwenang.
"Memang secara proses bisa cepat dan tidak ribet.
Tapi kan membahayakan diri PMI itu sendiri. Keberangkatan jalur unprosedural
ini harus dicegah," ujarnya.
Berdasarkan data dari BP4MI Banyuwangi, sepanjang Januari
hingga Mei 2023 tercatat sebanyak 27 keluhan PMI. Mereka mengeluh
ketidaksesuaian gaji, tempat kerja dan yang terbaru adalah penyiksaan.
Rata-rata keluhan itu disampaikan oleh PMI unprosedural
yang diberangkatkan oleh tekong atau calo.
"Hampir semua keluhan itu disampaikan PMI
unprosedural. Paling banyak aduan
berasal dari PMI Banyuwangi," kata Koordinator P4MI Banyuwangi, Fery
Meriyanto. (fat)