Baca Juga :

• Bantuan Pemerintah Belum Terealisasi, Korban Banjir di Kalibaru Bangun Jembatan Darurat Secara Swadaya
• Peringati HKN, Banyuwangi Beri Penghargaan kepada Tokoh Berdedikasi di Bidang Kesehatan
• Jadi Unggulan Daerah, Lima Varietas Durian Merah Banyuwangi Kini Terdaftar di Kementan
• Peringati HKN, Ribuan Insan Kesehatan Banyuwangi Lakukan Parade Edukasi Kesehatan
• Tim SAR Cari Nelayan Tersambar Petir di Perairan Pantai Rajegwesi

Penyebab banjir di Kecamatan Kalibaru diduga akibat alih fungsi lahan dan minimnya tanaman keras di daerah dataran tinggi Kalibaru. Dewan pun mendesak alih fungsi lahan itu dikembalikan seperti semula. Agar banjir serupa tak terulang kembali.

"Beberapa masukan dari peserta hearing, 80 persen menghendaki alih fungsi lahan dikembalikan seperti semula, 15 persen minta dikaji ulang dan 5 persen lainnya tidak jelas," ucap Ruliyono usai memimpin hearing, Senin (14/11/2022).

Ruliyono menyebut, lahan perkebunan daerah hulu di wilayah Kalibaru dan Glenmore saat ini sudah berganti fungsi tanaman dari awalnya kakao menjadi tebu.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono. (Foto: Istimewa)

Bahkan ada beberapa kawasan perkebunan swasta di wilayah Glenmore yang melakukan alih fungsi tanaman menjadi kawasan tebu, meski perijinannya belum selesai sehingga menyalahi peraturan perundang-undangan.

"Setidaknya ada dua perkebunan swasta yang sudah ditanami tebu, padahal izinnya belum selesai tetapi kenyataannya sudah panen tebu sebanyak dua kali. Berarti ini sudah menyalahi peraturan perundang-undangan," ungkap Ruliyono.

Politisi dari Partai Golkar itu pun kini akan menyiapkan langkah menyusun resume hasil rapat hearing untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan dewan untuk dijadikan acuan penerbitan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah maupun pihak lain terkait dengan penanganan bencana banjir.

“Rekomendasi dewan nantinya bisa menjadi rujukan Pemkab Banyuwangi agar saat mengambil kebijakan tidak ragu dan tidak sembarangan dalam hal penanganan bencana banjir," bebernya.

Dalam kesempatan itu, dewan juga meminta Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perijinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan untuk melihat apakah penggarapan lahannya sudah sesuai dengan izin HGU.

“Sementara untuk persoalan relokasi warga terdampak banjir di Kalibaru, Pemerintah Daerah jangan takut dengan regulasi untuk menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), minta pendampingan hukum kepada Kejaksaan agar relokasi warga segera terwujud," tambahnya. (fat)