DPRD Banyuwangi Minta Pemkab Optimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk Kemandirian FiskalDPRD Banyuwangi

DPRD Banyuwangi Minta Pemkab Optimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk Kemandirian Fiskal

Rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi dewan atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025 di gedung DPRD Banyuwangi. (Foto: Istimewa)

KabarBanyuwangi.co.id – DPRD Banyuwangi memberikan catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025.

Hal itu disampaikan dewan dalam rapat paripurna istimewa yang digelar di gedung DPRD Banyuwangi pada Selasa Rabu (28/4/2026) malam.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara didampingi Wakil Ketua Michael Edy Hariyanto, diikuti anggota dewan lintas fraksi, Bupati Ipuk Fiestiandani, Wabup Mujiono, Sekda hingga jajaran kepala OPD, camat serta lurah.

Baca Juga :

Secara umum DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja, prestasi, serta raihan penghargaan yang diperoleh pemerintahan daerah pada 2025. Dewan berharap capaian itu dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Kendati demikian, DPRD juga memberikan catatan terhadap LKPJ Tahun 2025. Dewan perpendapat bahwa progres pembangunan daerah masih sangat bergantung pada kekuatan fiskal Banyuwangi masih lemah.

Pimpinan Banggar DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto dalam laporannya mengungkapkan bahwa ketergantungan pada bantuan anggaran pemerintah pusat  sangat nyata dan terasa ketika kebijakan pemangkasan anggaran yang hampir sebesar PAD.

"Oleh sebab itu, marilah kita membangun pola pikir yang baru dan progresif dengan  menempatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah," ucap Michael.

DPRD meminta Pemkab fokus pada program dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, validasi potensi PAD baru, digitalisasi pengelolaan, kebijakan kemudahan layanan pajak dan retribusi, membangun transparansi, serta antisipasi lose pendapatan.

Dewan juga mendorong adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui upaya penciptaan iklim investasi yang sehat, kemudahan perizinan maupun jaminan keamanan.

"Kita berharap ada kehati-hatian dan dukungan kajian yang komprehensip  terhadap kebijakan-kebijakan strategis. Misalnya yang berkaitan dengan usaha ekonomi, apalagi yang berpotensi pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum," kata dia. (fat)