Baca Juga :

• ASDP Batasi Penjualan Tiket dan Pasang Stiker untuk Antisipasi Kemacetan Truk di Pelabuhan Ketapang
• Sambut Kemerdekaan, Polresta Banyuwangi Bagi-bagi Bendera Merah Putih ke Pengendara
• Truk Bermuatan Ayam Terguling di Jalan Raya Kabat Banyuwangi, Pemotor Guru Terluka
• Menengok Bakungan, Kelurahan di Banyuwangi yang Miliki Omah Olah Sampah
• Bocah 9 Tahun yang Hanyut di Sungai Setail Banyuwangi Ditemukan Meninggal

Perubahan regulasi ini merupakan tindak lanjut dari penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

“Secara garis besar telah disepakati pada pembicaraan tingkat pertama ada 14 pasal yang mengalami perubahan," kata juru bicara gabungan Komisi II dan III, Emy Wahyuni Dwi Lestari saat menyampaikan laporan akhir pembahasan perubahan Perda PDRD.

Emy Wahyuni menyampaikan bahwa DPRD memahami kondisi fiskal daerah dan perekonomian yang belum stabil, sangat sulit untuk menaikkan dan menyesuaikan tarif pajak dan retribusi.

"Untuk itu harapan kami fungsi dan tugas layanan masyarakat pada pemerintahan, rumah yang tarif retribusinya dinaikkan agar lebih ditingkatkan dan lebih humanis," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan, perubahan perda ini diharapkan dapat instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung iklim investasi dan dunia usaha.

"Ini diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, pelaku usaha, serta optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah untuk dijadikan objek retribusi daerah sebagai potensi penerimaan asli daerah," kata Ipuk. (fat)