Baca Juga :

• Bulan Pancasila, Banyuwangi Gelar Festival Generasi Pancasila
• Angkat Misteri Alas Purwo, JKTGO Hadirkan Wahana Rumah Hantu di Banyuwangi
• KPU Banyuwangi Siapkan 14 TPS Khusus untuk Santri dan Warga Binaan
• Mepe Kasur, Tradisi Unik Warga Osing Banyuwangi Jelang Idul Adha
• Jelang Idul Adha, Banyuwangi Periksa Kondisi Ternak Kurban dan Beri Sertifikat Veteriner di Lapak Dadakan

Kedua agenda rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto. Para pejabat eksekutif Pemkab Banyuwangi turut menghadiri kegiatan yang digelar di gedung DPRD itu.

Fraksi-fraksi di DPRD memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Banyuwangi mempertahankan prestasi bidang pengelolaan keuangan daerah dengan sebelas kali beruntun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak 2012-2022.

Meski begitu, masih ada beberapa catatan dan koreksi yang disampaikan tujuh fraksi di DPRD dalam pemandangan umumnya.

Di antaranya, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui jubirnya, Anita Rani menyampaikan, pihak eksekutif berhasil memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 516,7 miliar atau 98,11 persen.

Namun dari sisi pendapatan retribusi daerah, eksekutif hanya mampu merealisasikan sebesar Rp 42,98 miliar atau 58,2 persen dari target Rp 73,8 miliar.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terealisasi sebesar Rp 22,40 miliar dari target Rp 25 miliar.

"Fraksi PKB melihat bahwa eksekutif kurang sungguh-sungguh mengoptimalkan pendapatan daerah di dua pos tersebut," kata Anita Rani.

Fraksi Demokrat juga memberikan koreksi. Melalui Jubirnya, Emy Wahyuni Dwi Lestari menyebut, pengelolaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 3,5 triliun, ternyata belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi.

"Ini tampak dari outcome-nya berupa, capaian pertumbuhan ekonomi daerah hanya naik tipis dari 4,09 persen di tahun 2021, menjadi 4,43 persen di tahun 2022," kata Emy.

Menanggapi hal itu, pihak eksekutif akan berupaya melakukan terobosan dan perbaikan guna meningkatkan pencapaian pendapatan daerah terutama sektor retribusi daerah.

"Salah satu upayanya yakni melaksanakan pemeliharaan atau memperbarui fasilitas, sarana dan prasarana obyek retribusi dengan harapan mampu meningkatkan pencapaian penerimaan," kata Sekda Banyuwangi, Mujiono.

Selain itu, Pemkab juga menyusun proyeksi pendapatan sesuai dengan indikator makro ekonomi, kebijakan yang berlaku serta potensi yang ada dengan membuat peta potensi dan pemanfaatan database.

"Eksekutif melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di tahun anggaran 2023," tambahnya. (fat)