Baca Juga :

• Dispendukcapil Banyuwangi Jemput Bola Layani Adminduk Warga Korban Banjir
• TNI-Polri dan Pemprov Jatim Gelar Apel Pengamanan KTT G20
• Pria di Banyuwangi Coba Bunuh Diri Pakai Racun, Kondisinya Mengenaskan
• Jalan Lingkar Barat Genteng Bakal Segera Tembus, Buka Potensi Ekonomi Baru
• Bupati Ipuk Minta IDI Banyuwangi Kedepankan Tindakan Promotif dan Preventif

Dalam penanganan kasus tersebut, lanjut Ipuk, telah diluncurkan program Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS). Program ini telah berhasil menekan angka balita kekurangan gizi. Pada 2021, terdapat 4371 kasus stunting.

Hal ini mampu ditekan hingga 2704 kasus selama 2022 ini. “Keberhasilan ini adalah wujud dari gotong royong semua pihak,” tegas Ipuk.

Lebih jauh, Ipuk menuturkan, angka stunting di Banyuwangi ada pada 20,1 persen. Masih di bawah rata-rata angka stunting nasional. “Tapi kita punya mimpi di tahun 2024, angka stunting kita di bawah 14 persen,  atau bahkan zero stunting,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PP & KB,  Henik Setyorini membeberkan sejumlah program yang digelar bersama USAID-ERAT. Diantaranya adalah lokakarya yang melibatkan multi stakeholder.

Mulai Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), perbankan, organisasi perempuan, organisasi profesi, penggerak kesehatan, perguruan tinggi, pendamping program seperti Satgas stunting dan kader pembangunan manusia, sampai OPD terkait. 

“Kami berharap, dengan lokakarya ini, terbangun adanya kesepemahaman di semua stakeholder. Sehingga bisa bersama-sama menangani stunting sebagaimana yang diharapkan oleh Ibu Bupati,” ujar Henik.

Lokakarya tersebut dilakukan selama dua hari di Hotel Kookon Banyuwangi, Kamis-Jumat (3-4/11/2022). Narasumber yang dihadirkan, Plt Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat dan Konselor Pemberdayaan, Pengembangan Manajemen SDM dan UMKM RI sekaligus coach, trainer dan motivator muda, Muhammad Rifqi Pramantya. 

“Stunting umumnya terjadi karena dipicu oleh kurangnya nutrisi yang dipengaruhi oleh rendahnya kesejahteraan keluarga,” jelas Henik.

“Disini OPD terkait harus berperan untuk memberikan solusi. Misal apabila keluarga itu dari kalangan petani atau nelayan yang pendapatannya minim, maka  Dinas Pertanian ataupun Dinas Perikanan harus berperan bagaimana agar pendapatan keluarga tersebut bisa meningkat," imbuhnya.

Koordinator USAID ERAT Provinsi Jawa Timur, Dina Limanto mengungkapkan, program ini merupakan program hibah untuk pemerintah Indonesia yang difokuskan untuk bantuan teknis dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang objektif, efisien dan kuat.

“Program ini difokuskan pada 3 hal. Pertama, kita berupaya adanya koherensi kebijakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Kedua, peningkatan kinerja layanan, dan ketiga, perencanaan anggaran yang terintegrasi berbasis masalah. Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari perbaikan kinerja yang semakin baik,” pungkasnya. (humas/kab/bwi)