Baca Juga :

• Polisi di Banyuwangi Kawal Siswa Tempuh Jalan Rusak Demi Ikut Tes Kemampuan Akademik
• Baru Menjabat, Kalapas Banyuwangi Langsung Tinjau Blok Hunian dan Bengkel Kerja Warga Binaan
• Polisi Banyuwangi Amankan Dua Pria Bawa 30 Paket Sabu di Sempu, Kasusnya Dikembangkan
• Ngopi Sambil Nikmati Senja Glenmore, Sensasi Destinasi Baru di Kaki Gunung Raung Banyuwangi
• Panen Raya Januari-Maret 2026, Produksi Padi Banyuwangi Capai 160 Ribu Ton

Di antaranya Penggiat PKK Kabupaten dan Kecamatan, organisasi keagamaan Islam Aisyiyah (Muhammadiyah) dan Muslimat (Nahdatul Ulama), Perkumpulan Perempuan Katolik, Hindu dan Budha serta Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Turut hadir perwakilan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Perempuan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Pegiat Literasi, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Travel, Kader Posyandu, Migrant Care hingga pelaku UMKM perempuan daerah.

“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami terus mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagaimana pemikiran visioner Kartini yang memperjuangkan pendidikan, kesetaraan kesempatan, dan martabat perempuan,” kata Ipuk. 

Ipuk mengatakan perempuan memiliki peran yang sangat besar, bukan hanya di keluarga, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, bahkan kepemimpinan.

Forum ini untuk mendengar suara perempuan, menyerap aspirasi, dan merumuskan langkah dalam pembangunan daerah.

“Melalui rembuk ini, saya berharap lahir gagasan-gagasan segar dan solusi yang menjadikan perempuan Banyuwangi sebagai perempuan yang berdaya, mandiri, sehat, cerdas, dan sejahtera, menjadi penyangga keluarga hingga penggerak ekonomi,” harap Ipuk.

Ditambahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Suyanto Waspotondo, dalam Rembug Perempuan ini dibagi empat kelompok perwakilan perempuan dalam empat tema utama, yakni literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan serta bisnis dan ekonomi kreatif.

“Sebelumnya para perwakilan telah melakukan kunjungan ke OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) untuk mendapat insight dan mengumpulkan materi. Lalu setiap kelompok berdiskusi dengan didampingi oleh fasilitator selanjutnya  merumuskan masukan-masukan perencanaan,” kata Suyanto.

Dalam forum tersebut muncul banyak aspirasi dari para peserta. Seperti perwakilan perempuan Zulfi Zumala dari KUPI, yang berharap ada pelatihan bagi anak dan orang tua tentang literasi digital, adanya saluran konsultasi dan pengaduan terhadap kasus kekerasan digital, mitigasi terkait kekerasan digital berbasis multi pihak.

“Untuk mendukung produktifitas perempuan kami juga mengusulkan adanya peningkatan kapasitas penggunaan medsos untuk produktivitas, pelatihan literasi keuangan dan pelatihan keamanan digital bagi perempuan,” ujar Zulfi.

Berbagai usulan lainnya juga muncul. Mulai dari pemberdayaan perempuan dengan penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi Kepala Keluarga Perempuan melalui program “Kanggo Riko” yang telah digulirkan Pemkab Banyuwangi, penguatan mental health perempuan dan anak, hotline kesehatan, pelatihan ekonomi kreatif, dan lainnya. (*)